Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUA-PPAS 2026 Disepakati, APBD Diproyeksi Turun

F
Penulis: Fijai RT❯
PENANDATANGANAN : Bupati Bulungan menandatangani berita acara kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026
PENANDATANGANAN : Bupati Bulungan menandatangani berita acara kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan resmi menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan di Ruang Sidang Datu Adil, Senin (20/10).


Advertisement

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan ekonomi masyarakat dan efisiensi fiskal daerah.

“Sesuai tema Musrenbang 2025 lalu, arah pembangunan 2026 menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara usai rapat paripurna, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, terdapat lima fokus utama pembangunan yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.

Advertisement

“Pertama, kita bicara tentang peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.

Kedua, pemberdayaan pengusaha lokal, UMKM dan koperasi. Ketiga, penguatan ketahanan pangan melalui peran Dinas Pertanian (Disperta) Bulungan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bulungan. Keempat, pembangunan infrastruktur konektivitas anta rwilayah.

"Terakhir, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan," bebernya.

Advertisement

Syarwani menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan agar pelaksanaan program pembangunan 2026 benar-benar efektif, efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Semua kegiatan harus berorientasi pada hasil nyata dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.

Meski demikian, postur keuangan daerah 2026 dipastikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau dari KUA-PPAS yang disepakati, memang terjadi penurunan dibanding tahun 2025. Tahun lalu kita di angka sekitar Rp 2,4 triliun, sementara tahun ini sekitar Rp 2,010 triliun atau turun sekitar Rp300 miliar lebih,” ungkapnya.

Penurunan tersebut, kata dia, disebabkan oleh berkurangnya transfer keuangan dari pusat, seiring penetapan APBN 2026 dan surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyesuaikan kemampuan fiskal nasional.

“Kondisi fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan nasional. Karena itu, kita harus lebih selektif dan efisien dalam menggunakan anggaran,” bebernya.

Dengan penurunan pendapatan tersebut, Pemda Bulungan akan memfokuskan pembiayaan hanya pada program prioritas yang benar strategis dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Fokus kita tetap pada penguatan SDM, peningkatan peran UMKM, ketahanan pangan, dan konektivitas infrastruktur. Semua diarahkan agar hasilnya bisa terlihat secara nyata dalam satu tahun anggaran,” ujarnya.

Syarwani menegaskan, kebijakan fiskal 2026 harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bulungan yang menekankan pembangunan manusia unggul, berdaya saing serta berkelanjutan.
“Seluruh tema pembangunan yang kita tetapkan sudah sejalan dengan arah RPJMD. Harapannya, pembangunan 2026 dapat memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bulungan,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Ini Rekomendasi dan Catatan Banggar DPRD Nunukan Atas KUA PPAS 2027

Ini Rekomendasi dan Catatan Banggar DPRD Nunukan Atas KUA PPAS 2027

Badan Anggaran DPRD Nunukan menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas KUA PPAS APBD 2027. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pr

KUA PPAS Perubahan APBD Disepakati, Bupati Nunukan: Penajaman Program Prioritas 

KUA PPAS Perubahan APBD Disepakati, Bupati Nunukan: Penajaman Program Prioritas 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama DPRD Nunukan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggara

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer