Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Kunjungan Komisi IV DPR RI, Wagub Ingkong Kumpulkan Perangkat Daerah Teknis

I
Penulis: Iwan RT❯

 

KUNKER: Wagub Kaltara Ingkong Ala saat memimpin pertemuan dengan anggota Komisi IV DPR RI FOTO: ISTIMEWA
KUNKER: Wagub Kaltara Ingkong Ala saat memimpin pertemuan dengan anggota Komisi IV DPR RI FOTO: ISTIMEWA

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan utara (Kaltara), Ingkong Ala menerima kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hasan Saleh di ruang kerjanya pada Senin (6/10/2025).


Advertisement

Menurutnya, kunjungan dari anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltara ini untuk menyampaikan kemitraannya dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan.

“Dalam pertemuan kita tadi, beliau (Hasan Saleh) juga menyampaikan apa yang sudah diperjuangkannya serta untuk ke depannya program apa lagi yang akan diperjuangkan,” ujar Wagub Ingkong kepada Radar Tarakan saat ditemui usai pertemuan tersebut.

Untuk bisa mendapatkan hasil serta pembahasan yang optimal, Wagub Ingkong mengumpulkan perangkat daerah terkait untuk hadir bersama-sama dalam diskusi dengan wakil dari Kaltara yang duduk di Senayan ini.

Advertisement

“Jadi kita bahas berswama apa yang bisa kita lakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, baik itu dari sisi pertanian, kelaurtan, kehutanna maupun dengan Bulog dan Karantina,” jelasnya.

Secara teknis, Politisi Partai Hanura ini menekankan kepada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar setiap usulan harus disertai dengan dilakukannya kajian secara teknis dan mendalam.

“Terlebih masalah hutan, karena itu tidak segampang apa yang kita bicarakan,” tuturnya.

Advertisement

Demikian juga mengenai bantuan di sektor pertanian, baik itu dalam bentuk pembukaan lahan maupun pengadaan alsintan (alat dan mesin pertanian). Harapannya, semua itu dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan cara berhati-hati.

“Jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari. Kita minta perangkat daerah terkait dapat mengkaji program kita agar bisa jadi lebih bagus. Intinya, dari pembahasan bersama yang kita lakukan, sama yang diperjuangkan dengan yang kita perjuangkan itu sama,” pungkasnya. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer