
TANJUNG SELOR-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal, SH, MAP mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Tarakan, akhir pekan tadi. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum beserta jajaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltara.
Diketahui, Komisi II DPR RI Komisi II DPR RI membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi dan pemilu.
Sementara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltara memiliki kepentingan langsung terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan wilayah perbatasan, penataan kelembagaaan serta penyelenggaraan Pemilu / Pilkada.
Rapat reses ini turut serta dihadiri anggota Komisi II DPR RI dan Wamendagri, Dr. Bima Arya Sugiarto beserta rombongan.
"Kunjungan ini tentu tidak hanya bagian dari program kerja DPR RI, tetapi juga merupakan wujud perhatian dan komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Semoga kedatangan ibu dan bapak membawa perubahan dan manfaat yang baik bagi Kalimantan Utara," ujar Gubernur Zainal.
Gubernur Zainal memaparkan Kalimantan Utara adalah beranda depan NKRI, dengan garis batas langsung dengan negara tetangga, Malaysia, di wilayah Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong, dan Long Midang.
"Kondisi geografis seperti ini menghadirkan tanggung jawab strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan pusat secara berkelanjutan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal memaparkan penguatan pemerintah daerah dan otonomi di wilayah perbatasan.
Dijelaskannya, Sebatik, Krayan, dan beberapa wilayah lain telah lama menyuarakan pemekaran untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat kehadiran negara.
"Aspirasi daerah otonomi baru memerlukan telaah kebijakan dan dukungan legislasi agar masyarakat perbatasan tidak merasa menjadi penonton di wilayah sendiri," ujarnya. (dra/har)



