Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satgas Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Bulungan

F
Penulis: Fijai RT❯
EVALUASI : Suasana rakor evaluasi pelaksanaan MBG di Ruang Rapat Sekda Bulungan
EVALUASI : Suasana rakor evaluasi pelaksanaan MBG di Ruang Rapat Sekda Bulungan

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045 tersebut.


Advertisement

Ketua Satgas MBG sekaligus Sekda Bulungan, Risdianto menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sangat penting mengingat program ini baru berjalan sejak awal September.

“Program MBG adalah amanat besar yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus benar-benar diperkuat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan,” kaya Risdianto kepada Radar Kaltara, Selasa (30/9).

Sejak diluncurkan pada 1 September 2025, MBG di Bulungan melibatkan tiga dapur penyedia layanan, yaitu Yayasan Amanah Aksi Insani, Bakti Rahayu Tapara dan Dapur MBG Fortuna Tapara.

Advertisement

"Dari ketiga dapur tersebut, tercatat lebih dari 10 ribu penerima manfaat yang tersebar di berbagai satuan pendidikan, posyandu serta kelompok ibu hamil dan menyusui," ungkapnya.

Risdianto menjelaskan, pelaksanaan program MBG wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dan standar keamanan pangan yang ketat.

“Pelayanan ini menyasar ribuan anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Kita tidak boleh lengah. Setiap dapur penyedia harus memenuhi standar agar tidak menimbulkan masalah kesehatan,” ujarnya.

Advertisement

Untuk jangka pendek, Satgas MBG menetapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengadaan dan distribusi makanan, pelatihan keamanan pangan berbasis BPOM dan Dinas Kesehatan, serta sertifikasi kelayakan dapur MBG.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang, Satgas akan menerapkan sistem pengawasan berkala, digitalisasi pelaporan, hingga simulasi penanganan kejadian luar biasa pangan.

“Kami akan mewajibkan sertifikasi keamanan pangan bagi UMKM penyedia MBG serta menyiapkan alokasi dana khusus untuk pelatihan dan audit. Satgas juga akan membentuk tim keamanan pangan daerah agar pengawasan lebih terstruktur,” ungkapnya.

Ia berharap, keterlibatan lintas perangkat daerah dan mitra pendukung dapat membuat program ini berjalan lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.

“MBG bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi Bulungan ke depan,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer