Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD 2026 Terpangkas, Pemkab Bulungan Genjot PAD

F
Penulis: Fijai RT❯
Bupati Bulungan, Syarwani
Bupati Bulungan, Syarwani

TANJUNG SELOR – Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan mengalami penurunan drastis pada 2026. Dari Rp 919,87 triliun menjadi Rp649,99 triliun atau turun sekitar 29,3 persen.


Advertisement

Bupati Bulungan, Syarwani, saat dikonfirmasi mengakui pemangkasan tersebut juga akan berdampak pada daerah yang dipimpinnya. Hanya saja, hingga kini aturan teknis berupa turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan itu belum diterbitkan.

“Sampai hari ini PMK belum turun. Kita berharap TKD masih sama dengan tahun ini. Tetapi, dengan adanya kebijakan efisiensi, tentu ada potensi pengurangan. Ini berlaku bukan hanya di Bulungan, tetapi secara nasional,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (2/9).

Menyikapi hal itu, Pemda Bulungan sudah mulai menyusun langkah antisipasi agar keuangan daerah tetap stabil.

Advertisement

Salah satunya dengan mengoptimalkan sektor pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Upaya menggali PAD terus kita lakukan. Salah satu yang sedang kita dorong adalah PBB. Kami melihat potensinya masih cukup besar jika didukung dengan sistem pendataan yang baik dan kesadaran wajib pajak yang meningkat,” ungkapnya.

Selain itu, Pemda Bulungan juga akan mengoptimalkan sektor retribusi daerah, pemanfaatan aset hingga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Langkah ini agar tidak semata-mata bergantung pada dana transfer pusat.

Advertisement

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan TKD. Ke depan, daerah harus mandiri secara fiskal. Maka berbagai potensi lokal, baik dari pajak, retribusi maupun kerja sama dengan swasta akan terus kita maksimalkan,” bebernya.

Meski begitu, Syarwani memastikan program prioritas pembangunan yang sudah direncanakan tetap berjalan. Pemda Bulungan akan mengedepankan efisiensi belanja agar kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat tidak terganggu.

“Kita tentu harus bijak mengatur prioritas. Program yang langsung bermanfaat untuk masyarakat akan tetap diutamakan. Itu komitmen kami agar pelayanan publik tidak terhambat,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer