
TANJUNG SELOR – Provinsi Kaltara hingga kini belum memiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Seluruh perkara terkait masih harus dilimpahkan ke Samarinda,Kaltim.
Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara, Dr. Marsudin Nainggolan saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait penetapan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor Kelas IB sebagai pengadilan Tipikor maupun PHI.
“Sampai hari ini belum ada surat keputusan (SK) penetapan dari Kemenpan-RB maupun MA,” kata Marsudin kepada Radar Kaltara, Jumat (15/8).
Marsudin menyebutkan, selain menunggu SK, kendala lain yang dihadapi adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, hakim khusus untuk pengadilan Tipikor maupun PHI di Kaltara belum tersedia.
“Untuk hakim sampai sekarang belum ada. Setelah ada SK ditetapkan barulah ada hakim,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi. Menurutnya, keberadaan pengadilan Tipikor dan PHI di Kaltara sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat provinsi ini sudah memiliki Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan telah ada perkara Tipikor yang ditangani.
“Sudah seharusnya ada pengadilan Tipikor dan PHI, apalagi di Ibu Kota Provinsi. Sekarang ini sudah ada Kejati Kaltara dan perkara Tipikor yang ditangani,” pungkasnya. (jai/har)



