Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunggu SK, Perkara Tipikor dan PHI di Kaltara Dilimpahkan ke Samarinda

F
Penulis: Fijai RT❯
TUNGGU SK : PN Tanjung Selor Kelas IB belum ditetapkan sebagai Pengadilan Tipikor dan PHI
TUNGGU SK : PN Tanjung Selor Kelas IB belum ditetapkan sebagai Pengadilan Tipikor dan PHI

TANJUNG SELOR – Provinsi Kaltara hingga kini belum memiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Seluruh perkara terkait masih harus dilimpahkan ke Samarinda,Kaltim.


Advertisement

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara, Dr. Marsudin Nainggolan saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait penetapan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor Kelas IB sebagai pengadilan Tipikor maupun PHI.

“Sampai hari ini belum ada surat keputusan (SK) penetapan dari Kemenpan-RB maupun MA,” kata Marsudin kepada Radar Kaltara, Jumat (15/8).

Marsudin menyebutkan, selain menunggu SK, kendala lain yang dihadapi adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, hakim khusus untuk pengadilan Tipikor maupun PHI di Kaltara belum tersedia.

Advertisement

“Untuk hakim sampai sekarang belum ada. Setelah ada SK ditetapkan barulah ada hakim,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi. Menurutnya, keberadaan pengadilan Tipikor dan PHI di Kaltara sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat provinsi ini sudah memiliki Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan telah ada perkara Tipikor yang ditangani.

“Sudah seharusnya ada pengadilan Tipikor dan PHI, apalagi di Ibu Kota Provinsi. Sekarang ini sudah ada Kejati Kaltara dan perkara Tipikor yang ditangani,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer