Raperda RPJMD 2025-2029 Disetujui, Ketua DPRD Kaltara Ingatkan Implementasi Harus Sesuai

TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode tahun 2025-2029 telah disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Namun, persetujuan bersama itu ‘dibumbui’ sejumlah catatan dari legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Sejumlah catatan itu disampaikan melalui pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna ke-25 masa persidangan III tahun 2025 di Tanjung Selor, Kamis (7/8/2025).
Persoalan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan menjadi bagian penting dalam catatan DPRD Kaltara itu. Harapannya, sejumlah urusan wajib pemerintah itu dapat menjadi atensi untuk dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, sebelum dilakukan persetujuan bersama ini, terlebih dahulu Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kaltara 2025-2029 yang dibentuk DPRD Kaltara sudah melakukan pembahasan dengan perangkat daerah terkait.
“Sebelum kita setujui bersama, isi dari RPJMD ini sudah lebih dulu dibahas bersama. Jadi insha Allah isi dari RPJMD ini sudah sesuai dengan visi, misi dan program Pak Gubernur,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
Jadi, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara itu dibuat dalam satu kerangka besar yang dinamakan RPJMD. Artinya, visi dan misi kepala daerah itu tidak boleh lepas dari rencana lima tahunan yang sudah disetujui itu.
“Jadi kita kurung dulu. Kita rancang. Jadi jangan sampai visi dan misi itu hanya di atas kertas, tapi tidak dijalankan. Jadi implementasi dari rencana ini harus jelas,” tegas Politisi Partai Gerindra tersebut.
Soal catatan dari DPRD tersebut, lanjut Achmad Djufrie, tujuannya tak lain adalah untuk mengingatkan Gubernur dan Wagub Kaltara untuk menjadikan itu atensi agar dapat dikerjakan segera dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah.
“Intinya kita akan kawal rencana yang sudah disusun ini agar implementasinya dapat sesuai atau tidak keluar dari apa yang sudah disetujui bersama,” pungkasnya. (iwk/har)

