Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rp 19,7 Miliar Bansos Disalurkan di Bulungan

H
Penulis: Hendra RT❯
BANSOS : Bupati Bulungan secara simbolik menyerahkan bansos kepada warga penerima manfaat. (Hendra/Radar Tarakan)
BANSOS : Bupati Bulungan secara simbolik menyerahkan bansos kepada warga penerima manfaat. (Hendra/Radar Tarakan)

TANJUNG SELOR- Bupati Bulungan Syarwani S.Pd, M.Si membuka Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Sosialisasi Elektronifikasi Bantuan Sosial Non Tunai (BNST) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Kamis (24/7).


Advertisement

Bupati juga secara simbolis menyerahkan Bantuan Soisal (Bansos) kepada 120 orang di wilayah Tanjung Selor dan Tanjung Palas.

Bansos mencakup bantuan sosial untuk korban bencana, bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, bantuan jaminan sosial bagi Relawan Tagana yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kebencanaan, serta penyaluran Kartu Kesejahteraan Sosial dari BRI sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Bupati berharap dengan dukungan Bank Indonesia (BI) dan mitra perbankan melalui elektronifikasi bantuan sosial non tunai, penyaluran menjadi lebih transparan, akuntabel, aman dan mudah diakses oleh masyarakat.

Advertisement

"Bantuan sosial disalurkan dengan mekanisme non tunai melalui bantuan perbankan. Tentu ini akan lebih memudahkan dan wujud transparansi dalam menyalurkan bantuan sosial," tegas bupati.

Diungkapkan, total dana bantuan sosial yang beredar di masyarakat Bulungan mencapai sekitar Rp 19,7 miliar per tahun. Terdiri Penerima PKH: 4.758 keluarga, dengan total bantuan sebesar Rp13,2 miliar per tahun.

Lalu Penerima BPNT/Sembako: 2.726 jiwa, dengan total bantuan sebesar Rp6,5 miliar per tahun.

Advertisement

Bupati berpesan, penerima manfaat PKH bertanggungjawab untuk menyekolahkan anak-anaknya, menjaga dan memprioritaskan kesehatan keluarga, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan kemampuan dan kemandirian keluarga.

"Penerima manfaat PKH wajib memastikan hak sekolah anak mereka. Bantuan tersebut harus dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak, serta memprioritaskan kesehatan keluarga," imbuh Syarwani.

Diingatkan, dana bantuan tersebut hendaknya tidak semata-mata dikonsumsi tapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif modal usaha kecil keluarga.

"Bantuan yang diterima dapat pula dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif dengan menjadikan modal usaha. Tentu asas manfaatkanya lebih berkepanjangan," pungkas bupati. (dra/har)

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer