Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPN Serahkan 226 Sertifikat Tanah ke Warga Long Sam

F
Penulis: Fijai RT❯
PENYERAHAN : Petugas BPN Bulungan saat menyerahkan 226 sertifikat tanah di Desa Long Sam.
PENYERAHAN : Petugas BPN Bulungan saat menyerahkan 226 sertifikat tanah di Desa Long Sam.

TANJUNG SELOR – Sebanyak 226 sertifikat tanah diserahkan kepada warga Desa Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Bulungan.


Advertisement

Penyerahan dilakukan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024.

Ketua Adjudikasi PTSL 2025, Mochamad Febryawan Jauhari menyatakan bahwa penyerahan ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.


"Penyerahan sertifikat ini bukan hanya simbol kepemilikan sah atas tanah, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang melayani, profesional, dan terpercaya," kata Febryawan kepada Radar Kaltara, Selasa (15/7).

Advertisement

Ia menambahkan, legalitas kepemilikan tanah sangat penting, tidak hanya dari sisi perlindungan hukum, tetapi juga dalam mendukung kegiatan ekonomi warga.

Sertifikat tanah dapat dimanfaatkan sebagai jaminan usaha, syarat akses permodalan, hingga dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.


“Program PTSL merupakan upaya strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia secara lengkap dan menyeluruh,” ungkapnya.

Advertisement

Dengan penyerahan ini, BPN Bulungan berharap kesadaran hukum masyarakat akan kepemilikan tanah semakin meningkat, serta mendorong tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.


“Jadi, bukti kepemilikan hak atas tanah ini sangat penting,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer