Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audit BPK, Bupati Bulungan Syarwani Minta OPD Kooperatif

F
Penulis: Fijai RT❯
PENYERAHAN : Bupati Bulungan saat menyerahkan LKPD Unaudited Pemda Bulungan 2024 kepada BPK.
PENYERAHAN : Bupati Bulungan saat menyerahkan LKPD Unaudited Pemda Bulungan 2024 kepada BPK.

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara. Tahun ini, Pemda Bulungan kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.


Advertisement

Bupati Bulungan, Syarwani mengaku telah menyerahkan LKPD Unaudited Pemda Bulungan 2024 kepada BPK. Selanjutnya, BPK akan segera melakukan audit secara terperinci terhadap LKPD. Untuk itu, ia meminta kerja sama kepala perangkat daerah di lingkup Pemda Bulungan.

"Saya minta kepala perangkat daerah untuk mendukung penuh proses audit BPK dengan menyiapkan data yang dibutuhkan," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (8/4).

Begitupun dengan pengelola kegiatan pada 2024 lalu. Pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK ) dan bendahara.

Advertisement

"Saya minta kepala perangkat daerah tetap berada di tempat selama proses audit berlangsung," ungkapnya.

Dalam hal ini, Pemda Bulungan menyatakan siap bersinergi, berkolaborasi, serta memfasilitasi seluruh proses audit guna memastikan laporan keuangan tetap transparan dan akuntabel.

"Kami akan terus memantau perkembangan pemeriksaan ini agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer