
TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah menggodok rencana kerja (renja) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, beberapa waktu lalu sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara telah melakukan paparan program. Dalam hal ini, terjadi dukungan dari perangkat daerah terkait lainnya.
“Misalnya kemarin kita minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk paparan terkait apa yang dibutuhkan dari dunia pendidikan. Di situ muncul beberapa poin yang kemudian disingkronkan dengan program perangkat daerah lainnya,” ujar Bertius kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Salah satunya muncul di sana masih banyak SMA yang aksesnya masih dengan konstruksi tanah. Ini yang nantinya akan disingkronkan dengan program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim).
“Bisa tidak Dinas PU menangani ini. Berapa anggaran dan berapa rencana kerja mereka supaya akses ke sekolah ini bisa terbangun secara bertahap,” sebutnya.
Menurutnya ini akan dilakukan penanganan secara bertahap karena kalau dilakukan sekaligus memang agak berat, mengingat selain itu juga ada beberapa akses jalan lain yang menjadi kewenangan provisi juga harus ditangani oleh DPUPR-Perkim Kaltara.
Kemudian, ada kebutuhan lain juga di sekolah, yakni soal penanganan sampah. Itu diminta ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memberikan dukungannya. Ternyata DLH sudah memang memiliki program berkenaan dengan adiwiyata.
“Nah, ini nanyambung, jadi nanti DLH melakukan intervensi penanganan sampah di sekolah itu melalui program adiwiyata,” katanya.
Tak hanya itu, seperti banyaknya sekolah yang jaringan internetnya masih termasuk dalam blank spot. Ini juga ternyata itu di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) ada program untuk intervensi pembangunan jaringan internet.
“Jadi itu proses yang sudah kita lakukan. Harapannya, itu menjadi hal yang prioritas dari setiap perangkat daerah. Jadi harus gayung bersambut, karena perangkat daerah terintegrasi,” pungkasnya. (iwk)



