
TANJUNG SELOR – Sebanyak 10 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang sebelumnya kosong kini telah terisi oleh pejabat baru yang dilantik Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang hari ini, Rabu (12/3/2025).
Terhadap 10 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini, Gubernur Zainal berpesan agar bagaimana caranya yang bersangkutan bisa bekerja sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Artinya, daerah harus tegak lurus melaksanakan Asta Cita itu.
“Termasuk saya ingatkan jangan membuat program sendiri. Tiba-tiba muncul program, itu salah. Karena muncul program pasti membutuhkan anggaran,” ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi usai melantik 10 kepala OPD baru tersebut.
Dalam hal ini, jika anggarannya tidak ada, maka untuk melaksanakan itu yang bersangkutan bisa saja mengambil dari beberapa kegiatan lain yang ada. Jika terjadi, maka itu sudah menyalahi aturan.
“Makanya saya tekankan tadi supaya ikuti apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan, itu yang dikerjakan. Yang penting kegiatan itu langsung menyentuh masyarakat,” tuturnya.
Orang nomor satu di kaltara ini menegaskan, jangan sampai kepala OPD itu membuat suatu kegiatan yang ternyata tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Untuk diketahui, 10 kepala OPD yang baru dilantik itu meliputi Lewi Lawai (Kepala Satpol PP Kaltara), Andi Amriampa (Kalak BPBD Kaltara), Bertius (Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara), Jonilius (Kepala Badan Kesbangpol Kaltara), Idham Chalid (Kepala Dishub Kaltara), Yosua Batara Payangan (Kepala Dinas ESDM Kaltara), Hairul Anwar (Kepala DLH kaltara), Nur Laila (Kepala Dishut Kaltara), Saiful Bachri (Kepala Dispora Kaltara) dan Iskandar (Kepala DKISP Kaltara). (iwk/har)



