
TANJUNG SELOR – Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang menekankan soal pentingnya percepatan digitalisasi daerah di Kaltara yang merupakan provinsi ke-43 Indonesia.
Menurutnya, selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi ini juga jadi agenda utama dalam High Level Meeting Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Tanjung Selor, Rabu (5/3/2025).
"Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester II tahun 2024, seluruh wilayah Kaltara telah mencapai kategori digital," ujar Zainal.
Kendati demikian, upaya untuk memperluas digitalisasi dalam sistem pembayaran dan layanan publik tetap terus didorong guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kita harus memastikan bahwa sistem pembayaran digital semakin terintegrasi, sehingga tata kelola keuangan daerah lebih efisien dan transparan," kata Zainal.
Ini dinilai penting, karena digitalisasi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong inklusi keuangan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Zainal juga menginstruksikan seluruh anggota TP2DD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi Championship TP2DD 2025 dengan memenuhi seluruh parameter digitalisasi yang telah ditetapkan.
"Keberhasilan dalam Championship TP2DD bukan sekadar pencapaian prestasi, tapi juga mencerminkan komitmen kita dalam menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien bagi masyarakat Kaltara ke depan," tuturnya.
Pastinya, tantangan ke depan akan semakin kompleks, tapi dengan kerja sama dan inovasi yang berkelanjutan termasuk dalam hal percepatan digitalisasi, maka menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang lebih maju, makmur dan berdaya saing di era digital ini akan terwujud. (iwk/har)



