Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Proyek Terlambat, DPUPR Bulungan Tegaskan Denda Berjalan

H
Penulis: Hendra RT❯

 

KET FOTO : DIKEBUT : Pengerjaan Oprit Jembatan Bulu Perindu terus dikebut penyelesaiannya.
KET FOTO : DIKEBUT : Pengerjaan Oprit Jembatan Bulu Perindu terus dikebut penyelesaiannya.

TANJUNG SELOR - Proyek pengerjaan penataan Kuliner Tepaian Kayan (Kulteka) dan Oprit Jembatan Bulu Perindu di Tanjung Selor sama-sama molor. Dua proyek yang seharusnya rampung di 2024 lalu itu, telah diberi penambahan waktu kurang lebih dua bulan.


Advertisement

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bulungan Khairul menyebut, kedua penyedia jasa di dua proyek tersebut, masing-masing dikenai denda dengan metode perhitungan 1/1000 (satu permil).

"Denda untuk penyedia jasa sudah mulai terhitung sejak penambahan atau pemberian waktu tambahan penyelesaian pekerjaan," tegas Khairul.

Denda atas keterlambatan sebuah proyek diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1 persen dari nilai kontrak atau sisa harga bagian kontrak yang belum selesai.

Advertisement

Khairul mencontohkan, denda 1/1000 apabila dalam sebuah proyek yang memiliki nilai Rp 100 juta, maka denda 1 persen atas keterlambatan yakni Rp 100 ribu/hari keterlambatan.

"Tapi untuk anggaran Oprit Jembatan Bulu Perindu itu, belum ada pencairan sama sekali. Bahkan mereka (penyedia jasa) tidak ada mengajukan uang muka," ungkap Khairul.

Oprit Jembatan Bulu Perindu dialokasikan sebesar Rp 2,4 miliar lebih di tahun lalu. Sementara penataan kawasan Kulteka dialokasikan sebesar Rp 3 miliar lebih di tahun yang sama.

Advertisement

Khairul memastikan, kendati ada keterlambatan, penataan Kulteka tetap dilanjutkan di tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp 4 miliar.

"Pembangunan sisi kiri Kulteka dilanjutkan tahun ini. Anggarannya sekitar Rp 4 miliar. Kalau yang sisi kanan, kelihatannya akan segera selesai. Tinggal pemasangan ACP sekat dan keran air," sebut Khairul.

Meski diberi penambahan masa kerja dan pemberlakuan denda terhadap penyedia jasa, proyek yang mengalami keterlambatan sudah lebih dulu mendapat atensi khusus dari KPK RI.

"Jadi ada 10 proyek prioritas yang masuk dalam pengawasan KPK. Untuk proyek yang terlambat selesai namun tetap diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan, itu adalah dispensasi dengan pertimbangan asas manfaat, urgensi dan menyangkut keamanan masyarakat," pungkas Khairul. (dra/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Tak Terkejar! Tarakan Resmi Juara Umum Porprov II Kaltara 2026

Tak Terkejar! Tarakan Resmi Juara Umum Porprov II Kaltara 2026

Kontingen Tarakan resmi mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 di Kabupaten Ma

Apindo Usulkan Alfa 0,5, Penetapan UMK Tarakan 2027 Tunggu Data BPS

Apindo Usulkan Alfa 0,5, Penetapan UMK Tarakan 2027 Tunggu Data BPS

Penetapan upah minimum setiap tahun menjadi perhatian kalangan pengusaha. Di tengah harapan pekerja terhadap kenaikan upah, pengusaha menila

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan semakin mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Sehingga, kondisi ini membuat pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer