
TANJUNG SELOR - Proyek pengerjaan penataan Kuliner Tepaian Kayan (Kulteka) dan Oprit Jembatan Bulu Perindu di Tanjung Selor sama-sama molor. Dua proyek yang seharusnya rampung di 2024 lalu itu, telah diberi penambahan waktu kurang lebih dua bulan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bulungan Khairul menyebut, kedua penyedia jasa di dua proyek tersebut, masing-masing dikenai denda dengan metode perhitungan 1/1000 (satu permil).
"Denda untuk penyedia jasa sudah mulai terhitung sejak penambahan atau pemberian waktu tambahan penyelesaian pekerjaan," tegas Khairul.
Denda atas keterlambatan sebuah proyek diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1 persen dari nilai kontrak atau sisa harga bagian kontrak yang belum selesai.
Khairul mencontohkan, denda 1/1000 apabila dalam sebuah proyek yang memiliki nilai Rp 100 juta, maka denda 1 persen atas keterlambatan yakni Rp 100 ribu/hari keterlambatan.
"Tapi untuk anggaran Oprit Jembatan Bulu Perindu itu, belum ada pencairan sama sekali. Bahkan mereka (penyedia jasa) tidak ada mengajukan uang muka," ungkap Khairul.
Oprit Jembatan Bulu Perindu dialokasikan sebesar Rp 2,4 miliar lebih di tahun lalu. Sementara penataan kawasan Kulteka dialokasikan sebesar Rp 3 miliar lebih di tahun yang sama.
Khairul memastikan, kendati ada keterlambatan, penataan Kulteka tetap dilanjutkan di tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp 4 miliar.
"Pembangunan sisi kiri Kulteka dilanjutkan tahun ini. Anggarannya sekitar Rp 4 miliar. Kalau yang sisi kanan, kelihatannya akan segera selesai. Tinggal pemasangan ACP sekat dan keran air," sebut Khairul.
Meski diberi penambahan masa kerja dan pemberlakuan denda terhadap penyedia jasa, proyek yang mengalami keterlambatan sudah lebih dulu mendapat atensi khusus dari KPK RI.
"Jadi ada 10 proyek prioritas yang masuk dalam pengawasan KPK. Untuk proyek yang terlambat selesai namun tetap diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan, itu adalah dispensasi dengan pertimbangan asas manfaat, urgensi dan menyangkut keamanan masyarakat," pungkas Khairul. (dra/har)



