
TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk fokus pada peningkatan pendapatan daerah tahun 2025 ini.
Hal ini dinilai penting karena di tahun 2024 lalu, Pemprov Kaltara bisa mencapai di angka Rp 1 triliun. Tapi untuk tahun 2025 ini, kemungkinan tidak bisa sampai Rp 1 triliun. Salah satu penyebabnya, karena di sektor pajak itu ada yang diturunkan tarifnya.
“Untuk itu, maka kita harus cari penggantinya. Itu harus kita mulai dari sekarang,” ujar Denny Harianto, Kepala BKAD Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: BKAD Kaltara Ajak Optimalkan Segala Potensi untuk Antisipasi Pengganti PAD dan TKD yang Turun
Menurutnya ada banyak hal potensi yang bias dioptimalkan untuk dikelola dan hasilnya dimasukkan di pendapatan asli daerah (PAD), di antaranya seperti menyewakan aset yang dimiliki serta melakukan pengelolaan sektor-sektor lain-lainnya.
“Ini kita suppot, jadi bisa menghasilkan. Termasuk berkaitan dengan berapa proyeksi pendapatan yang bisa didapatkan dari sana, itu harus kita hitung semua,” tuturnya.
Artinya, masing-masing perangkat daerah harus bisa mengambil perang untuk mengantisipasi pengganti dari PAD dan transfer ke daerah (TKD) yang turun tahun ini. Dalam hal ini, tidak boleh juga hanya menerima tapi tidak ada ikhtiar yang dilakukan.
Baca Juga: Operasi Dakgar di Malinau, Pelanggar Lalu Lintas Ditindak
“Jadi penggantinya harus kita siapkan. Kita kembali lagi dengan APBD, sesuai dengan visi dan misi yang ada, kita harus fokus mencari sumber pendapatan kita untuk mengganti yang turun itu,” pungkasnya. (iwk/har)



