Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKD Kaltara Tegaskan Tak Ada Istilah OPD ‘Gemuk’

I
Penulis: Iwan RT❯
ASN: Pengisian perangkat daerah di Pemprov Kaltara disesuaikan dengan beban kerjanya masing-masing. FOTO: DOK RADAR TARAKAN
ASN: Pengisian perangkat daerah di Pemprov Kaltara disesuaikan dengan beban kerjanya masing-masing. FOTO: DOK RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR – Pengisian tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah daerah sudah berdasarkan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), tak terkecuali di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).


Advertisement

Karena pada prinsipnya, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu berbanding lurus dengan beban kerja di masing-masing OPD.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa menegaskan, dalam hal pengisian personel di OPD-OPD itu, tidak ada istilah ODP A lebih ‘gemuk’ dibandingkan dengan OPD B. Karena pengisian personel itu tergantung dengan beban kerja masing-masing.

“Seperti penempatan PPPK itu sebenarnya sudah dilakukan dari proses perencanaan. Jadi perencanaan pengadaan PPPK itu melihat dari Anjab dan ABK sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi,” ujar Andi kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).

Advertisement

Jadi, proses perencanaan itu yang kemudian berlanjut hingga ke proses pengadaan.

Disinggung soal pengajuan pindah, Andi menyebutkan sampai sekarang ini belum ada regulasi yang mengatur tentang proses mutasi PPPK.

“Seperti PPPK yang pengangkatan sebelumnya, itu ada beberapa yang mengajukan pindah, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Tidak ada yang disetujui,” sebutnya.

Advertisement

Pada prinsipnya, PPPK itu yang dilamar ada dua, yakni formasi dan tempat tugas. Hanya saja, belum diketahui lagi kalau nanti sudah ada regulasinya.

“Kan PP-nya (peraturan pemerintahnya) belum keluar. Sebenarnya setelah undang-undang, yang keluar itu peraturan pemerintah. Tapi karena ada hal yang sangat urgensi, sehingga yang keluar sementara ini surat edaran dan keputusan menteri,” tuturnya.

Intinya di sini, pihaknya selaku pemerintah daerah tetap menjalankan pross yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer