
TANJUNG SELOR - Izin Lingkungan Hidup (LH) yang diberikan terhadap sektor usaha menjadi salah satu syarat administrasi wajib. Apabila diabaikan, dendanya bisa mencapai Rp 3 Milar.
Itu disampaikan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Widituraningsih Handayani, dalam sosialisasi yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan baru-baru ini.
Menurut Widituraningsih, denda administratif untuk pelanggaran bagi yang tidak melaksanakan kewajiban izin usaha terkait persetujuan lingkungan, diatur dalam Permen LHK No 14/2024 Pasal 39 Ayat 2.
"Besaran denda administratif untuk setiap pelanggaran diterapkan paling banyak sebesar Rp 3 Miliar," terangnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani S.Pd., M.Si menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang diikuti peserta dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan serta kegiatan lainnya di Bulungan.
Ditekankan bupati, pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bersinergi melindungi lingkungan.
"Kita bersama-sama menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan," pesan Syarwani.
Kegiatan sosialisasi kali ini sepenuhnya bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pelaku usaha, aparatur pemerintah maupun masyarakat tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Sanksi administratif juga bukan bentuk hukuman semata tetapi sebagai langkah preventif dan korektif untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih besar. (dra/har)



