
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Sesuai harapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, LKPD tahun 2024 itu sudah harus diserahkan oleh pemerintah daerah paling lambat di akhir Februari 2025.
Dikonfirmasi terkait LKPD tersebut, Inspektur Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati mengatakan ada beberapa hal yang menjadi atensi atau perhatian dari BPK.
“Terutama itu aset. Misalnya seperti aset-aset yang mungkin belum selesai secara administrasi. Perhatian dari BPK itu banyaknya ke aset,” ujar Yuniar kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).
Disinggung soal adanya temuan pada kegiatan pembangunan atau proyek yang dikerjakan, Yuniar menyebutkan biasanya hal seperti ini setelah ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
“Itu kita lakukan yang namanya action plan (rencana aksi). Action plan itu langkah untuk menyusun hal-hal apa yang harus dilakukan oleh perangkat daerah yang ada temuannya dalam LHP BPK itu,” jelasnya.
Jadi, lanjut Yuniar, dalam action plan itu sudah disusun mulai dari langkah-langkah apa hingga dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan.
“Treatment-nya itu di situ. Sudah jelas waktu penyerahan dengan BPK itu sudah jelas. Jadi, langkah-langkah itu, di perangkat daerah yang melaksanakan action plan itu sudah disusun oleh BPK,” tuturnya.
Tapi, untuk langkah selanjutnya, itu harusnya semua pihak terkait harus sama-sama menjaga.
“Jad dari perangkat daerah, pengawasan juga harus lebih diperketat. Termasuk dari kita juga. Tapi kita optimistis bahwa kita akan dapat mempertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian) yang sudah kita raih selama ini,” pungkasnya. (iwk/har)



