Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Antrean di SPBU, Ini Kata Satpol PP dan PMK Bulungan

F
Penulis: Fijai RT❯
ANTRE BBM: Kendaraan antre BBM di salah satu SPBU di Tanjung Selor.
ANTRE BBM: Kendaraan antre BBM di salah satu SPBU di Tanjung Selor.

TANJUNG SELOR - Antrean kendaraan di SPBU kerap meluber hingga ke tepi jalan raya, sehingga mengganggu kenyamanan berlalu lintas masyarakat.


Advertisement

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP dan PMK Bulungan, Wilson Ului mengaku masih menunggu regulasi untuk melakukan penertiban. Satpol PP dan PMK Bulungan juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait.

"Kami akan berkolaborasi dengan OPD terkait. Kalau memang ditertibkan. Iya, kami siap,” kata Wilson kepada Radar Kaltara, Senin (13/1).

Penertiban, sambung Wilson, sebagai langkah trakhir. Ia mengimbau kepada pengendara untuk tetap tertib. Sehingga, tidak menganggu arus lalu lintas.

Advertisement

“Langkah persuasif akan terus kita lakukan. Penertiban sebagai langkah terakhir,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dishub Bulungan, Yunus Luat mengaku telah menerapkan pemungutan retribusi parkir untuk kendaraan yang terparkir di tepi jalan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 13 Januari.

“Kenapa dilakukan pemungutan retribusi?, karena kondisi perparkiran semakin semrawut,” bebernya.

Tarif parkir tepi jalan kendaraan roda empat Rp 4 ribu. Sementara, untuk roda dua Rp 2 ribu. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini kondisi perparkiran di wilayah Tanjung Selor semakin tertata.

Advertisement

“Kami juga mendorong kesadaran pengendara untuk tertib. Sehingga, kawasan Tanjung Selor kedepan lebih tertata,” bebernya.

Apalagi, saat ini Pemda Bulungan tengah fokus untuk melakukan penataan di kawasan Tanjung Selor.

“Iya, kita berharap kedepan kawasan Tanjung Selor tidak semakin semrawut,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer