Program MBG, Ketua Komisi IV DPRD Kaltara: Harus Dimulai dari Daerah Pinggiran

TANJUNG SELOR - Tahun 2025 ini, pemerintah sudah mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Namun, untuk titik lokasi pelaksanaannya masih belum merata di semua sekolah.
Informasi yang diterima Radar Tarakan, untuk di Kalimantan Utara (Kaltara), program MBG itu baru dilaksanakan di satu titik dengan lokasi di Kabupaten Nunukan. Sementara di empat kabupaten/kota lainnya sejauh ini belum ada.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Tamara Moriska menyatakan bahwa pihaknya mendukung program tersebut. Tapi dengan penekanan harus dipertimbangkan dari ahli gizinya.
Politisi Partai Hanura ini menyebutkan dari pemerintah harus turun langsung untuk melakukan monitoring, apakah yang diberi kewenangan untuk menjalankan program itu berkompeten di bidang tersebut.
"Terus harus dipastikan tepat sasaran nggak. Dan yang paling pentingnya sih program ini harus dimulai dari daerah pinggiran dulu. Karena kan pusat program ini kebanyakan di perkotaan," kata Tamara.
Memang, lanjut Tamara, untuk menjangkau wilayah pinggiran itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tapi kalau tidak diupayakan, itu tidak akan bisa.
Disinggung soal anggaran MBG yang ditetapkan Rp 10 ribu per porsi secara nasional, menurut Tamara untuk di wilayah Kaltara nominal itu tidak cukup. Oleh karena itu, maka perlu ada atensi dan support dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung program ini.
"Jangan hanya setengah jalan saja. Tapi bagaimana caranya kalau ada program itu jalannya bisa langsung total. Intinya, untuk memastikan makanan itu benar-benar bergizi, pelaksanaannya harus melibatkan ahli gizi yang kompeten," pungkasnya. (iwk/har)



