
TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima banyak keluhan dari peserta seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Menyikapi problem pada seleksi PPPK tersebut, DPRD Kaltara memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara untuk meminta penjelasan seperti apa teknis penilaian dalam pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tersebut.
“Kami ingin mengetahui langsung bahwa PPPK ini seperti apa sistem penilaiannya. Karena di sini mereka melakukan tes atau ujian pada seluruh honorer yang ada,” ujar Achmad Djufrie, Ketua DPRD Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).
Achmad Djufrie menyebutkan bahwa data yang diterima olehnya, PPPK ini ada yang paruh waktu dan ada juga yang penuh waktu. Dalam hal ini, pihaknya ingin mendapatkan penjelasan seperti apa model dari sistem ini.
“Ini teman-teman yang honorer mau tahu. Karena ada yang nilainya 200-an posisinya lulus atau masuk penuh waktu, sementara ada yang nilainya 400 lebih itu masuk di paruh waktu,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya hal yang seperti ini yang perlu penjelasan secara gamblang dari BKD selaku panitia seleksi daerah (Panselda) rekrutmen CASN, khususnya PPPK ini. Dalam hal ini, sistem penilaian apa yang digunakan.
“Kalau berdasarkan nilai, kan harusnya yang nilainya tinggi diprioritaskan,” tuturnya.
Demikian juga dengan lama waktu mengabdi atau bekerja. Informasi yang ia terima, ada yang lama bekerjanya sudah 8-10 tahun itu masuk dapat di paruh waktu.
“Ini yang kami ingin panggil Kepala BKD Kaltara untuk meminta penjelasan berdasarkan surat-surat yang masuk ke kami,” katanya.
Setelah ini, lanjut Achmad Djufrie, akan ada lagi seleksi PPPK taha II. Tapi, untuk menyikapi problem yang ada, tentu itu harus diurut dari awal.
“Jadi ‘benang merahnya’ kita ambil dulu. Kalu mereka sudah jelas, saya rasa mereka tidak akan banyak menuntut. Sekarang ini karena belum ada kejelasan, mereka pada ke DPRD semua untuk meminta keterangan,” jelasnya.
Adapun panggilan terhadap BKD Kaltara itu sudah dijadwalkan pada Selasa (7/1/2025), tapi pihak dari BKD Kaltara tidak hadir. Oleh karena itu, pemanggilan dijadwalkan ulang oleh pihaknya dengan harapan BKD bisa hadir memberikan penjelasan.
“Jadi di sini kami cari tahu dulu seperti apa mereka melakukan penilaian, setelah itu baru nanti kita berikan solusi yang tepat dan tidak membuat gaduh,” pungkasnya. (iwk/har)



