Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengawasan dan Percepatan Jadi Atensi

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IWAN K/RADAR KALTARA PENGUATAN: Pelaksanaan rapat koordinasi untuk peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan pembangunan daerah.
IWAN K/RADAR KALTARA PENGUATAN: Pelaksanaan rapat koordinasi untuk peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan pembangunan daerah.

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.


Advertisement

Dalam hal ini, upaya pengawasan dan percepatan menjadi atensi utama bagi abdi negara, baik itu yang dipercaya sebagai pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

“Di sini kita undang PA dan KPA termasuk PPTK. Sebetulnya kita menyampaikan perlu ada percepatan (pembangunan), karena ini sudah masuk September,” ujar Suriansyah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi ditemui di Tanjung Selor, Selasa (3/9).

Advertisement

Hanya saja, percepatan yang dilakukan itu biasanya ada kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaannya.

Itu biasa ada di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau di proses pengadaan barang dan jasanya.

“Di kegiatan ini kita hadirkan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) guna memfasilitasi teman-teman untuk mendalami, baik itu di SIPD maupun proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Advertisement

 Baca Juga: Penanganan Perkara Dialihkan

Suriansyah menilai hal ini penting mengingat setiap tahun pelaksanaan pembangunan itu perlu dilakukan penyempurnaan.

Harapannya dalam proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya tidak ada lagi kendala berarti yang dialami.

Artinya, apa yang direncanakan itu dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

“Sehingga akuntabilitas dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu bisa terjamin,” katanya.

Selama ini, mungkin pengawasan itu diharapkan hanya dari Inspektorat dan BPKP. Sebenarnya di manajemen pemerintahan itu setiap jenjang jabatan memiliki fungsi pengawasan.

“Saya berharap kepada PA yang hadir di sini bisa memahami apa yang disampaikan di sini, makanya mitigasi risiko itu harus dapat dipahami teman-teman di tiap jenjang jabatan yang ada,” pungkasnya. (iwk/har) 

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer