
TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 yang masih rendah hingga memasuki pertengahan Desember ini menjadi atensi khusus.
Tentu, kondisi ini akan menjadi evaluasi untuk upaya perbaikan ke depannya. Setidaknya, langkah-langkah konkrit dilakukan agar Pemprov Kaltara bisa sejajar dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan provinsi yang sudah maju.
“Tahun depan kita akan ubah. Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewajiban menyampaikan laporan keuangan OPD (organisasi perangkat daerah) itu dilakukan setiap bulan,” jelas Denny Harianto, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (22/12).
“Bukan di akhir tahun seperti yang dilakukan saat ini. Dia itu ada yang per semester ada juga yang dilakukan setiap bulan,” sambungnya.
Denny menegaskan, untuk di tahun 2025, jika ada OPD yang tidak melakukan pelaporan keuangan setiap bulan, maka akan diberikan sanksi, salah satunya dalam bentuk penundaan pembayaran sampai OPD itu menyampaikan laporan keuangannya.
“Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa menjadi nasihat buat OPD untuk melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan itu,” tuturnya.
Untuk diketahui, data terakhir yang diterima bahwa realisasi APBD Kaltara tahun 2024 masih di angka 64 persen dari nilai sekitar Rp 3,9 triliun. Oleh karena itu, Pemprov Kaltara harus bekerja keras untuk mengejar peningkatan realisasi APBD tersebut. (iwk/ana)



