
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), Hariyadi Hamid mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penerbitan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
“Jika tidak ada sengketa, maka proses selanjutnya akan dilakukan persiapan pelantikan paslon kepala daerah terpilih, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Hariyadi kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (22/12).
Jadwal penatikan untuk hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) jika tidak ada sengketa atau gugatan, diprediksik masuk gelombang pertama, 7 Februari 2024.
“Kemudian 10 Februari 2025 untuk hasil pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwali),” tuturnya.
Namun, Hariyadi menjelaskan bahwa terhadap tahapan ini, KPU selaku penyelenggara teknis hanya sampai pada tahap penetapan paslon terpilih dan menyerahkan hasil penetapan kepada pemerintah daerah.
Proses selanjutnya, pemerintah daerah mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan pelantikan paslon terpilih tersebut.
Terkait hal ini, pemerintah daerah akan berkoordinasi ke pemerintah pusat.
“Kalau di kita itu, begitu terbit BRPK dari MK, jika tidak ada sengketa yang diregistrasi, maka kita akan lakukan proses penetapan paslon terpilih paling lambat tiga hari setelah BRPK itu diterima,” jelasnya. (iwk/ana)



