
TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan uji coba pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Jumat (20/12).
Kepala Bapenda Kaltara, Tomy mengatakan bahwa langkah ini dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk tindak lanjut dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Kan di situ diamanatkan per 5 Januari 2025 opsen PKB dan BBNKB akan berlaku se-Indonesia. Makanya hari ini kita lakukan uji coba atau soft launching-nya,” ujar Tomy kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi usai soft launching tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk melihat seperti apa sistem, sumber daya dan sarana prasarananya agar nanti siap pada saat diterapkan. Dengan adanya opsen ini, ia menegaskan bahwa tidak ada penambahan beban ke wajib pajak.
Ia menjelaskan bahwa opsen ini hanya mengubah skema, yang mana sebelumnya itu dilakukan dengan sistem dana bagi hasil (DBH), dengan opsen ini maka skema pendapatan pajak itu langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota.
“Jadi begitu pajak dibayarkan masyarakat, itu nanti akan terpilah langsung mana pajak yang ke provinsi dan mana yang ke kabupaten/kota. Artinya, tidak ditampung lagi di provinsi untuk kemudian diturunkan dalam bentuk DBH,” jelasnya.(iwk/ana)



