Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKAD Kaltara Tegaskan Tak Boleh Belanja Peralatan Kantor di Bidang

I
Penulis: Iwan RT❯
Denny Harianto – Kepala BKAD Kaltara. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
Denny Harianto – Kepala BKAD Kaltara. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan tidak boleh belanja peralatan atau perlengkapan kantor di tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan di bidang.


Advertisement

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat ditemui usai pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Tanjung Selor, Kamis (19/12).

“Terkait belanja yang nilainya kapitalisasi terkait Rp 1 juta ke atas, itu kita anggap belanja modal.

Nah, terkait dengan belanja peralatan dan perlengkapan kantor, itu tidak boleh di bidang,” ujar Denny.

Advertisement

Denny menyebutkan, di bidang itu hanya penganggaran yang sifatnya teknis. Sedangkan yang sifatnya umum, sesuai kebutuhan itu adanya di sekretariat.

Karena sekretariat yang tahu data pegawai, makanya pengurus barangnya ada di sekretariat.

“Sekarang ini masih ada, makanya kita tegur OPD-nya,” kata Denny.

Advertisement

Jika ke depan masih ada yang seperti itu, Denny menegaskan itu akan ditahan oleh pihaknya.

Ia menegaskan bahwa jika ada pengadaan peralatan di bidang, maka pihaknya tidak akan menerbitkan surat penyediaan dana (SPD).

“Itu akan saya tahan, dan saya sampaikan saya tidak akan mencairkan. Karena kalau itu dicairkan, maka itu juga akan jadi temuan. Artinya, kita tidak tertib dalam pengelolaan keuangan aset kita,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya sebagai pejabat penatausahaan asetnya, sedangkan OPD lainnya sebagai pengguna barangnya.

Secara teknis, ini harus ketemu, karena jangan sampai merumuskan segala sesuatunya tidak sesuai dengan ketentuan.

Ia menyebutkan, hal ini biasa muncul karena bukan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dulu.

Seharusnya, RKBMD ini dulu, baru kemudian masuk di rencana kerja anggaran (RKA) dan seterusnya.

“Pastinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak akan mencairkan anggarannya jika masih terjadi seperti ini,” pungkasnya. (iwk)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer