
TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan tidak boleh belanja peralatan atau perlengkapan kantor di tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan di bidang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat ditemui usai pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Tanjung Selor, Kamis (19/12).
“Terkait belanja yang nilainya kapitalisasi terkait Rp 1 juta ke atas, itu kita anggap belanja modal.
Nah, terkait dengan belanja peralatan dan perlengkapan kantor, itu tidak boleh di bidang,” ujar Denny.
Denny menyebutkan, di bidang itu hanya penganggaran yang sifatnya teknis. Sedangkan yang sifatnya umum, sesuai kebutuhan itu adanya di sekretariat.
Karena sekretariat yang tahu data pegawai, makanya pengurus barangnya ada di sekretariat.
“Sekarang ini masih ada, makanya kita tegur OPD-nya,” kata Denny.
Jika ke depan masih ada yang seperti itu, Denny menegaskan itu akan ditahan oleh pihaknya.
Ia menegaskan bahwa jika ada pengadaan peralatan di bidang, maka pihaknya tidak akan menerbitkan surat penyediaan dana (SPD).
“Itu akan saya tahan, dan saya sampaikan saya tidak akan mencairkan. Karena kalau itu dicairkan, maka itu juga akan jadi temuan. Artinya, kita tidak tertib dalam pengelolaan keuangan aset kita,” jelasnya.
Dalam hal ini, pihaknya sebagai pejabat penatausahaan asetnya, sedangkan OPD lainnya sebagai pengguna barangnya.
Secara teknis, ini harus ketemu, karena jangan sampai merumuskan segala sesuatunya tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia menyebutkan, hal ini biasa muncul karena bukan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dulu.
Seharusnya, RKBMD ini dulu, baru kemudian masuk di rencana kerja anggaran (RKA) dan seterusnya.
“Pastinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak akan mencairkan anggarannya jika masih terjadi seperti ini,” pungkasnya. (iwk)



