Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program MBG Dinilai Solusi untuk Cegah Kasus Stunting di Kaltara

I
Penulis: Iwan RT❯
RADAR TATAKAN Foto: Supaad - Anggota DPRD Kaltara
RADAR TATAKAN Foto: Supaad - Anggota DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden, Prabowo Subianto mendapat sambutan yang baik dari berbagai pihak, tak terkecuali DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).


Advertisement

"Saya rasa program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo ini sangat baik dan dapat menjadi solusi untuk mencegah munculnya kasus stunting di Kaltara," ujar Supaad, anggota DPRD Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang tidak sesuai dengan usianya. Inilah yang kemudian memerlukan atensi khusus untuk mengatasinya.

Ia pun menggaris bawahi bahwa langkah ini harus dilakukan karena generasi penerus bangsa ini adalah aset penting yang harus dipersiapkan untuk membangun provinsi ke-34 Indonesia ini ke depannya.

Advertisement

Salah satu penyebab terjadinya anak stunting itu adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang terbilang masih kurang mampu.

Oleh karena itulah makanya kehadiran program MBG ini dinilai menjadi solusi ganda, baik itu untuk penguatan kualitas SDM yang dihasilkan juga untuk perbaikan ekonomi keluarga.

Ini yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa program MBG ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk Kaltara yang lebih baik ke depannya.

Advertisement

Jadi, di sini sangat diperlukan dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga dari masyarakat.

"Jadi, melalui program ini tentu masyarakat yang kurang mampu akan bisa terbantukan, utamanya dalam hal memperbaiki gizi yang baik bagi anak-anak mereka," pungkasnya. (iwk)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer