
TANJUNG SELOR – Rapat koordinasi (rakor) bersama 38 provinsi di Indonesia pasca pembentukan kabinet oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghasilkan beberapa kesimpulan.
Salah satunya mengusulkan beberapa hal terkait dengan perbaikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pertama, usulan agar jalur afirmasi dapat menjadi prioritas utama dalam penerimaan peserta didik baru.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Henri Sutanto kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
“Jalur afirmasi yang memberi kesempatan lebih besar kepada anak-anak kita yang dari keluarga kurang mampu diharapkan dapat lebih diperhatikan dalam proses PPDB,” ujar Teguh.
Teguh menyebutkan, selama ini zonasi hanya mengutamakan jarak tempat tinggal siswa dari sekolah. Di sini sistem lain yang diusulkan, yakni nilai ujian nasional (UN) juga akan dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk menentukan kelayakannya.
“Menang kalau kita lihat sistem zonasi PPDB sekarang ini masih memiliki kekurangan, salah satunya terkait radius yang semakin sempit,” katanya.
Akibatnya, banyak siswa yang seharusnya masuk dalam zonasi itu, tapi tidak bisa karena jaraknya terlalu jauh. Oleh karena itu, maka direncanakan akan dimasukkan hasil atau nilai ujian nasional sebagai pertimbangan.
“Tapi sistem afirmasi tetap harus diutamakan. Anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, harus mendapat prioritas lebih dulu,” tuturnya.
Pada prinsipnya, semangat dari sistem zonasi ini tak lain adalah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Artinya, sistem ini dibuat agar siswa yang mampu dan yang kurang mampu bisa memperoleh kesempatan yang sama di dunia pendidikan. (iwk)



