
TANJUNG SELOR – Makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto hingga kini masih terus digaungkan, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Secara teori, tentu tujuan dari program ini baik. Hanya saja, pada pelaksanaannya tetap perlu ada atensi atau perhatian dari semua pihak untuk sama-sama melakukan pengawasan dari pelaksanaan program tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Aluh Berlian menilai, program MBG ini perlu diawasi oleh sejumlah pihak, tak terkecuali dari lembaga legislatif yang memiliki beberapa fungsi di pemerintahan, salah satunya pengawasan.
“Kan ada instruksi dari pusat sekarang ini yang berkaitan dengan makan tambahan, Tentu ini perlu pengawasan yang ketat,” ujar Aluh kepada Radar Tarakan, Jumat (15/11/2024).
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam menjalankan setiap program dari pemerintah ataupun pemerintah daerah, salah satunya soal penganggaran agar tidak asal jadi.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang memang perlu pengawasan secara ketat di sini, yaitu mulai dari sisi proses perencanaan, teknis pelaksanaannya, hingga penganggaran.
Untuk diketahui, berdasarkan uji coba pelaksanaan MBG di Kaltara, itu ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, salah satunya yang berkaitan dengan anggaran.
Dalam hal ini, secara nasional ditetapkan tiap porsi MBG itu dibandrol Rp 15 ribu, sedangkan seperti di Kabupaten Malinau itu dari hasil uji coba yang dilakukan sebesar Rp 25 ribu per porsi dan di Kota Tarakan Rp 20 ribu per porsi.
Artinya, dari pemerintah daerah harus ada pendampingan anggaran untuk mendukung suksesi MBG tersebut. (iwk/har)



