
TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan percepatan realisasi keuangan tahun 2024.
Hal itu disampaikan Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (11/11/2024). Menurut Denny, surat edaran akhir tahun itu sudah disampaikan oleh pihaknya ke seluruh OPD beberapa waktu lalu.
“Jadi jangan sampai kita sudah mengetahui tahapan-tahapan ini yang harus dilakukan dalam rangka percepatan, tapi dibiarkan. Kalau saya intinya di situ,” ujarnya.
Denny menyebutkan bahwa dalam hal ini pihaknya memiliki time line terkait dengan kapan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diterima BKAD dan seterusnya. Ini menjadi atensi khusus karena dia terkoneksi dengan sistem.
Sebenarnya, apa yang disampaikan ini dari tiap-tiap perangkat daerah sudah bisa ada target. Dalam hal ini sudah ada perencanaannya, yang mana misalnya kegiatan A itu di tanggal sekian sudah harus disampaikan si penyedia atau pihak ketiga bahwa progresnya sudah harus sekian persen.
“Nah, SPM-LS, sesuai surat edaran itu kita minta di 20 Desember (2024) paling lambat,” tuturnya.
Denny mengatakan, per 1 November 2024 lalu sudah merupakan batas akhir yang diminta oleh pihaknya ke masing-masing OPD, terkait mana saja paket yang tidak bisa terbayarkan sebelum 20 Desember 2024.
Dalam hal ini, OPD yang mengajukan surat paling lambat 1 November itu yang akan diproses di atas 20 Desember 2024 nanti.
“Lewat dari itu (1 November 2024) tidak kami tindaklanjuti. Data terakhir, itu ada beberapa yang mengajukan di atas 20 Desember itu,” pungkasnya. (iwk/har)



