
TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pjs Bupati Bulungan, H. Haerumuddin, menyatakan bahwa Perda dan
Pergub yang mengatur pajak dan retribusi daerah menjadi landasan hukum dalam melaksanakan fungsi pungutan secara tepat, adil dan transparan.
"Pembangunan di Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara sangat bergantung pada sumber pendapatan yang dikelola, terutama pajak dan retribusi daerah," kata Haerumuddin kepada Radar Kaltara, Jumat (18/10).
Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat diperlukan agar pendapatan ini dapat dioptimalkan dan disalurkan secara efektif untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Saya menekankan beberapa poin penting terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah," ungkapnya.
Pertama, tingkatkan kepatuhan pajak dan retribusi daerah, di mana sosialisasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman semua pihak mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Hal ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
"Kedua, transparansi dan akuntabilitas, di mana pengelolaan pajak dan retribusi harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar setiap penerimaan dapat dikelola secara tepat untuk mendukung program pembangunan yang telah direncanakan," bebernya.
Ketiga, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak dan retribusi menjadi sumber utama pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan untuk membiayai berbagai program dan proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta pelayanan publik lainnya.
Terakhir, dukungan dari seluruh pihak, di mana sosialisasi dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan peraturan.
"Saya berharap sosialisasi ini dapat menjadi momen penting bagi seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam melaksanakan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan peraturan. Jadi, partisipasi aktif seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini," pungkasnya. (jai/har)



