
TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan mengevaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab-ABK) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Langkah ini dilakukan untuk penyesuaian tugas SKPD
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bulungan, Jamal menyatakan bahwa di era reformasi birokrasi yang terus berkembang saat ini, tuntutan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik semakin besar.
"Salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan organisasi yang efektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja," kata Jamal kepada Radar Kaltara, Rabu (16/10).
Dengan melakukan sinkronisasi dan evaluasi dapat menentukan apakah struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban.
Seperti diketahui, analisis jabatan bertujuan untuk memetakan kebutuhan jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan sedangkan analisis beban kerja berguna untuk menentukan jumlah pegawai yang ideal dalam suatu unit kerja.
"Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan organisasi, termasuk dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)," ungkapnya.
Melalui kerja sama dengan Universitas Brawijaya, ia berharap dapat memperoleh hasil yang lebih objektif dan komprehensif dalam proses sinkronisasi dan evaluasi ini.
"Universitas Brawijaya, sebagai institusi yang memiliki keahlian di bidang manajemen sumber daya manusia dan birokrasi, akan membantu kita dalam melakukan kajian yang mendalam terhadap struktur dan beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan," bebernya.
Dalam hal ini, Jamal menekankan bahwa hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja ini harus benar-benar digunakan sebagai alat untuk peningkatan kinerja organisasi.
Jangan sampai dokumen yang dihasilkan hanya menjadi formalitas, tetapi harus diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis terkait perencanaan sumber daya manusia di setiap OPD.
"Ke depan, kita perlu memastikan bahwa alokasi pegawai sesuai dengan beban kerja yang ada, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antar unit yang kelebihan beban dan yang kekurangan sumber daya," ujarnya.
Dikatakan, sinkronisasi Anjab dan ABK ini juga menjadi dasar dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Bulungan.
Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik, dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan akuntabel kepada masyarakat.
"Saya berharap melalui sinkronisasi dan evaluasi ini dapat diterapkan di masing-masing OPD secara maksimal," pungkasnya. (jai/har)



