Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Bulungan Catat 13 DPTb per September 2024

I
Penulis: Iwan RT❯
IWAN K/RADAR TARAKAN PILKADA: KPU Bulungan membuka ruang untuk pengajuan DPTb sesuai ketentuan yang berlalu.
IWAN K/RADAR TARAKAN PILKADA: KPU Bulungan membuka ruang untuk pengajuan DPTb sesuai ketentuan yang berlalu.

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan mencatat ada 13 daftar pemilih tambahan (DPTb) yang masuk per September 2024.


Advertisement

Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Perdatin) KPU Bulungan, Mistang kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (13/10/2024).

“Untuk pengurusan pindah memilih ini ketentuannya masih sama dengan Pemilu (Pemilihan Umum) 2024 lalu, yaitu ada kategori-kategorinya,” ujar Mistang.

Mistang menyampaikan, dari total DPTb di Bulungan ini rata-rata mereka yang mengurus pindah memilih antar kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

Advertisement

Untuk yang pindah antar kecamatan ini, lanjut Mistang, dalam ketentuannya tetap akan mendapatkan dua surat suara, yakni surat suara gubernur dan wakil gubernur, serta surat suara bupati dan wakil bupati.

“Jadi dia tetap dapat dua jenis surat suara, karena di Pilkada ini tidak ada sistem dapil (daerah pemilihan). Kalau dia pindah di dalam satu kabupaten/kota, maka dia akan tetap dapat dua jenis surat suara,” jelasnya.

Berbeda halnya jika yang mengurus DPTb itu dari kabupaten/kota lain di dalam wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) ini, dia hanya akan mendapatkan satu jenis surat suara, yakni surat suara gubernur dan wakil gubernur.

Advertisement

Sedangkan surat suara bupati dan wakil bupati atau Wali kota dan wakil wali kota tidak diberikan karena pindah memilihnya sudah beda kabupaten/kota.

“Kalau di kita, itu sudah ada yang dari Tarakan mengurus pindah memilih ke Bulungan. Nah, untuk kategori ini kita hanya akan berikan satu surat suara untuk gubernur dan wakil gubernur saja,” tuturnya.

Pada prinsipnya, pengurusan pindah memilih di Pilkada ini tidak berlaku untuk yang berdomisili atau ber-KTP-el di luar Kaltara, karena Pilkada ini merupakan pemilihan umum di tingkat daerah, bukan nasional. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer