
TANJUNG SELOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Tanjung Selor selama dua hari, yakni 7-8 Oktober 2024.
Pada hari pertama kegiatan, Senin (7/10), peserta yang mengikuti kegiatan itu adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan vendor yang ada di Kaltara.
Roro Wide Sulistyowati, Kepala Satgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, Kedeputian, Pencegahan dan Monitoring KPK RI mengatakan, awalnya itu pihaknya mengumpulkan seluruh BUMD di Kaltara, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Di sini kita bicara soal penguatan BUMD, agar bagaimana caranya BUMD bisa bersaing dengan perusahaan swasta dan BUMD tidak menjadi ATM bagi kepala daerah di manapun itu,” tegas Roro kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).
Selain BUMD, di hari yang sama pihaknya juga mengumpulkan vendor-vendor pengadaan barang dan jasa yang mengakses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kaltara maupun di pemerintah kabupaten/kota yang ada di Kaltara.
“Kalau vendor, itu yang pasti harus selalu berintegritas dan menghindari praktik-praktik penyuapan untuk mendapatkan proyek,” serunya.
Kemudian, lanjut Roro, hal yang tak kalah pentingnya di sini adalah bagaimana caranya vendor ini harus bisa menghindari adanya pemerasan, komitmen pemberian fee dan lain sebagainya.
“Termasuk proyek fiktif dan lain sebagainya. Semua itu menjadi atensi kita sebagai bentuk antisipasi adanya praktik korupsi yang terjadi di daerah,” pungkasnya. (iwk/har)



