
TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan kepala desa atau perbekel tidak terlibat dalam kegiatan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni.
Kepada Radar Kaltara, Sri menjelaskan bahwa dalam kampanye partai politik (parpol) atau gabungan parpol, pasangan calon (paslon) dan tim kampanye dilarang melibatkan kepala desa serta lurah beserta perangkat desa maupun perangkat lurah.
"Ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan independensi dari kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau lurah dalam Pilkada," kata Sri kepada Radar Kaltara, Senin (7/10).
Larangan tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Selain berakibat sanksi administratif, aturan ini juga memiliki sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015.
"Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan beserta denda yang berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp 6.000.000," ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam kampanye diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Ini untuk menjaga netralitas kades atau lurah maupun perangkat desa dan lurah selama kampanye berlangsung.
"Kami juga sudah melakukan sosialisasi mengenai netralitas kepala desa pada tanggal 21 September 2024," bebernya.
Selain melakukan sosialisasi mengenai netralitas, Bawaslu Bulungan juga menerapkan langkah tambahan untuk memperkuat komitmen mereka dalam menjaga netralitas mereka. Langkah tersebut adalah dengan melakukan pembacaan dan penandatanganan deklarasi oleh para kades dan lurah se-Bulungan.
"Kami berharap dengan adanya komitmen yang tegas ini, para kepala desa dan perangkat desa atau lurah yang ada di wilayah Bulungan akan semakin bersemangat dan lebih berkomitmen dalam menjaga netralitas mereka serta menegakkan keadilan dan kebenaran dalam Pilkada," ujarnya.
Oleh karena itu, diharapkan kades dapat memahami pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan proses tersebut.
"Dengan bahu-membahu kita bisa menjaga integritas Pilkada serta menciptakan demokrasi yang berkualitas," pungkasnya. (jai/har)



