Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Kaltara Sebut Media Itu Simbol Kebebasan dan Keterbukaan

I
Penulis: Iwan RT❯
IWAN K/RADAR TARAKAN PILKADA: Anggota Bawaslu Kaltara, Arif Rochman membuka acara penandatanganan MoU dan PKS dengan media.
IWAN K/RADAR TARAKAN PILKADA: Anggota Bawaslu Kaltara, Arif Rochman membuka acara penandatanganan MoU dan PKS dengan media.

TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan media di Tanjung Selor pada Sabtu (5/10).


Advertisement

Penandatanganan MoU dan PKS itu dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Kaltara bersama dengan pimpinan media yang dikerjasamakan.

Anggota Bawaslu Kaltara, Arif Rochman mengharapkan, semoga kehadiran media dengan melakukan MoU dengan Bawaslu ini bisa membawa kebaikan, kelancara dan kemaslahatan untuk demokrasi di Kaltara, khususnya pada Pilkada Serentak 2024.

"Harapan kami di sini bagaimana media itu bisa memberikan informasi yang luas ke masyarakat, terkait pengawasan dan lainnya, utamanya yang berkaitan dengan tugas Bawaslu," ujar Arif kepada Radar Tarakan di sela kegiatan itu.

Advertisement

Menurut Arif, media itu merupakan simbol dari kebebasan dan keterbukaan. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa media itu sebagai pilar demokrasi di Tanah Air ini.

"Makanya media diharapkan dapat menyampaikan kebenaran di setiap pemberitaan. Substansinya itu adalah kebenaran yang disampaikan ke masyarakat," tuturnya.

 

Advertisement

Dengan begitu, media diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengontrol proses demokrasi ini secara luas, mulai dari apa yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas hingga KPU sebagai penyelenggara teknis.

"Ini supaya kami bisa menjalankan tugas dengan baik. Insya Allah dengan adanya kolaborasi ini, kita bias bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 ini," sebutnya.

Prinsipnya, Arif menegaskan bahwa Bawaslu tidak alergi dengan kritikan dan, saran yang sifatnya membangun. (iwk/har)

 

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer