Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pjs Gubernur Kaltara Tekankan ASN Harus Netral dan Profesional

I
Penulis: Iwan RT❯
ISTIMEWA KOMITMEN: Pengucapan ikrar netralitas ASN Pemprov Kaltara di upacara Hari Kesaktian Pancasila pada Selasa (1/10).
ISTIMEWA KOMITMEN: Pengucapan ikrar netralitas ASN Pemprov Kaltara di upacara Hari Kesaktian Pancasila pada Selasa (1/10).

TANJUNG SELOR - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk netral dan profesional dalam menjalankan tugas.


Advertisement

Terlebih di tengah tahun politik dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 ini.

Togap menegaskan kepada para ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis atau memihak ke salah satu pasangan calon tertentu.

"Sebagai abdi negara, ASN memiliki peran sentral dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila, salah satunya adalah Indonesia Emas," ujar Togap saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Tanjung Selor, Selasa (1/10).

Advertisement

Togap juga mengingatkan kepada abdi negara terkait pentingnya menghindari konflik kepentingan dan bijak dalam bermedia sosial.

Ia pun menegaskan kembali soal komitmen ASN untuk menjaga stabilitas daerah.

"Seluruh ASN telah mengucapkan ikrar netralitas dalam Pilkada 2024, jadi saya yakin bahwa seluruh ASN akan menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari segala bentuk pelanggaran," tuturnya.

Advertisement

Dalam ikrarnya, ribuan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara menyatakan siap menjaga integritas, netral, profesional dan bebas dari intervensi politik.

Ada empat poin ikrar yang diucapkan para ASN, yang pertama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN pada instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada 2024.

Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Serta terakhir, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer