
TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memberikan warning (peringatan) kepada instansi yang dilarang terlibat atau berpolitik praktis untuk menaati aturan yang berlaku.
Anggota Bawaslu Kaltara, Sulaiman mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 ini, tentu rawan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
“Di sini kami sudah membuat imbauan kepada instansi yang dilarang terlibat dalam berpolitik praktis, seperti pemerintah, termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” ujar Sulaiman kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Sulaiman menegaskan, jika ditemukan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam politik praktis pada perhelatan Pilkada Serentak tahun 2024 ini, maka secara ketentuan itu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menyesuaikan pada pelanggarannya.
“Kami juga sudah ada pasukan untuk melakukan pengawasan hingga ke tingkat bawah. Jadi pada prosesnya, mereka inilah yang nanti akan melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses tahapan pilkada, seperti kampanye,” tegasnya.
Untuk menangani beberapa jenis pelanggaran, lanjut Sulaiman, di pengawasan itu ada juga dibentuk Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang di dalamnya melibatkan beberapa unsur, mulai dari Bawaslu hingga kepolisian.
Selain itu, Sulaiman juga mengingatkan kepada peserta pemilihan, baik itu pasangan calon (paslon) maupun partai politik (parpol) pengusung agar tidak melakukan politik uang, hingga politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
“Mari kita sama-sama menciptakan pilkada damai dan kondusif,” tuturnya.
Selain mengingatkan paslon dan partai politik pengusungnya, Bawaslu juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dan melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di internal Bawaslu itu sendiri.
“Terbaru yang kita lakukan adalah internalisasi nilai-nilai pancasila terhadap jajaran Bawaslu se-Kaltara. Ini tujuannya agar jajaran Bawaslu hingga ke tingkat bawah tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penindakan pelanggaran di lapangan,” jelasnya.
Prinsipnya, upaya sosialisasi sudah dilakukan oleh pihaknya. Artinya, untuk pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam proses kampanye pada pesta demokrasi ini diharapkan dapat bekerja sama dengan baik. (iwk/har)



