
TANJUNG SELOR - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI mencatat bahwa Indonesia saat ini masih pada status berpendapatan rendah. Posisi ini terbilang sudah lama, yakni sudah berjalan sekitar 30 tahun.
Tentu harus ada strategi khusus yang dilakukan untuk meningkatkan status ini. Sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045, ada lompatan besar yang direncanakan akan dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
"Agenda transportasi nasional memerlukan keselarasan arah dan langkah semua elemen bangsa. Sudah saatnya kita bercita-cita untuk berpendapatan tinggi," ujar Tri Dewi Virgiyanti, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI saat menjadi keynote speake pada Sustainable Inclusive Economic Development (SIED) Expo di Tanjung Selor, Rabu (18/9).
Butuh dukungan dari pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian dari cita-cita pemerintah pusat tersebut, tak terkecuali dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Dikonfirmasi terkait hal itu, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, sekalipun saat ini secara umum Indonesia masih berpendapatan rendah, tapi untuk Kaltara sudah menjadi salah satu provinsi di Tanah Air ini yang melewati middle income (berpendapatan menengah).
"Di Regional Kalimantan kita (Kaltara, Red) pada posisi kedua. Nomor satunya itu Kalimantan Timur (Kaltim)," sebutnya.
Gubernur menyebutkan, apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI itu benar.
Tapi pada posisi ini, Kaltara akan terus berupaya untuk meningkatkan lagi pendapatan per kapita ke depannya.
"Kita berupaya untuk lebih meningkatkan lagi yang sudah kita capai saat ini. Banyak hal-hal baik yang dapat dilakukan, salah satunya seperti mendorong usaha-usaha seperti UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)," sebutnya.
Menurutnya, saat ini Kaltara telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai sektor, terutama dalam hal mengembangkan potensi lokal yang dimiliki.
Ke depan, Pemprov Kaltara juga akan melakukan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Selain itu, sektor energi di Kaltara juga menjadi atensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara yang berkelanjutan.
Gubernur menyebutkan, saat ini Kaltara sedang bersiap untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan.
"Kita akan jadi contoh dalam hal penggunaan energi baru terbarukan, yang mana dalam tiga hingga empat tahun ke depan, insha Allah kita akan melihat penggunaan hydro power sebagai sumber energi utama di Kaltara," sebutnya.
Sejauh ini, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di provinsi ke-34 Indonesia ini masih terus berproses. Harapannya, pembangunan dan operasionalnya bisa selesai sesuai target yang telah ditetapkan. (iwk/har)



