Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penanganan Perbatasan Harus Jadi Prioritas

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 


Advertisement

 

IWAN K/RADAR KALTARA Foto: Andi Hamzah – Wakil Ketua I DPRD Kaltara
IWAN K/RADAR KALTARA Foto: Andi Hamzah – Wakil Ketua I DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Konektivitas wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dan pemerintah daerah yang belum tertangani secara optimal.

Utamanya di wilayah Krayan dan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan serta Apau Kayan di Kabupaten Malinau.

Advertisement

Kondisi infrastruktur jalan darat ke sejumlah kecamatan di provinsi ke-34 Indonesia itu terpantau masih sangat memprihatinkan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Andi Hamzah mengatakan, infrastruktur jalan yang ada di Kaltara ini memang menjadi perhatian khusus untuk ditangani secara merata.

Advertisement

“Dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita juga menekankan bahwa pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi skala prioritas,” ujar Andi Hamzah kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Tak hanya itu, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, upaya nyata untuk memberikan prioritas kepada wilayah perbatasan juga sudah ditunjukkan oleh pihaknya dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Wilayah Perbatasan.

“Raperda yang mengatur khusus wilayah perbatasan ini sudah kita sahkan bersama. Tentu ada kebijakan-kebijakan anggaran yang juga diatur dalam regulasi ini,” tegasnya.

Terlebih dengan kondisi yang ada saat ini, salah satunya seperti jalan penghubung utama ke Apau Kayan yang sempat mengalami putus total sehingga jalur transportasi masyarakat setempat jadi putus total.

“Kalau dari kami tentu sudah melakukan koordinasi ke pemerintah daerah untuk penanganan ini. Sebagai wakil rakyat, tentu kita mau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dapat terpenuhi secara maksimal,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen TP mengatakan ada tiga daerah di perbatasan saat ini yang harus menjadi atensi utama untuk segera di tangani, yakni Apau Kayan di Malinau serta Krayan dan Lumbis Ogong di Nunukan.

“Ini yang pertama. Kalau seperti Sebatik itu saya kira sudah tidak ada masalah. Itu sudah menjadi lintasan orang kapanpun jadi. Tapi tiga daerah ini harus segera ditangani,” ujar Yansen.

Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltara ini membeberkan, untuk kondisi eksisting sekarang ini, khusus Apau Kayan mash bisa tembus, meskipun itu sebenarnya bukan jalan yang dibangun pemerintah.

“Karena untuk akses darat ke Apau Kayan ini ada daya dukung dari perusahaan,” sebutnya.

Demikian juga dengan Krayan. Meskipun dengan tantangan yang berat karena infrastruktur jalan tembus yang dibuka dari Malinau saat ini belum optimal, tapi masih bisa untuk dilintasi menggunakan kendaraan double gardan.

“Nah, yang paling sulit itu Lumbis Ogong. Hingga saat ini belum ada jalan darat yang tembus ke daerah itu. Sehingga, ini yang saya kira butuh kerja keras kita,” tutur mantan Bupati Malinau dua periode ini.

Oleh karena itu, Yansen berharap ke depannya negara harus bisa menjawab dengan tepat tantangan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini. Terlebih letak geografis Kaltara tidak jauh dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi ini tantangan, tapi saya yakin akan bisa. Karena IKN akan masuk, pasti mata kepala negara atau pejabat pasti melihat itu,” pungkasnya. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer