
TANJUNG SELOR - Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis RBA Pemkab Bulungan yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bulungan, Jamal melakukan kunjungan ke PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, proyek yang dikerjakan oleh PT KAI mencapai progres sebesar 34 persen.
Pengawasan perizinan berusaha dilakukan Pemda Bulungan untuk menjamin kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam kesempatan ini, Jamal mengatakan, pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tenis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2023.
"Dalam pertemuan dengan jajaran PT KAI diungkapkan, progress capaian perusahaan di lapangan mencapai angka 34,83 persen, yang meliputi capaian desain atau perencanaan sebesar 86 persen, procurement atau pengadaan sebesar 35 persen dan konstruksi sebesar 34 persen," kata Jamal.
Capaian tersebut mencakup beberapa fasilitas. Salah satunya, pembangunan jetty serta produksi peleburan aluminium atau smelter dan pembangunan asrama atau dormitory.
"PSN KIHI merupakan kawasan industri hijau terintegrasi pertama di Indonesia dan sekarang ini sedang dalam proses persetujuan penunjukan sebagai zona ekonomi khusus atau Special Economic Zone (SEZ)," ungkapnya.
Di kawasan industri, sambung Jamal, terdapat beberapa jenis industri seperti industri kimia seluas 700 hektare (ha), industri peleburan aluminium seluas 600 ha, produk maupun senyawa yang dihasilkan dari aluminium seluas 1.300 ha serta bahan-bahan dalam pembuatan baterai seluas 25 hektare.
"Kawasan industri memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi sebuah negara," bebernya.
Namun, dalam perkembangannya, kemungkinan terdapat dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan menjadi sebuah tanggung jawab bersama bagi semua pihak yang terkait, seperti para pelaku industri, pemerintah dan masyarakat.
"Melalui kerja sama dan kesadaran bersama, diharapkan dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaga kualitas hidup manusia di sekitar kawasan industri tersebut," pungkasnya. (jai/har)



