Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proses RPJPD Memasuki Tahap Akhir

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 


Advertisement

 

RADAR KALTARA BERPROSES: Tata kelola perbatasan menjadi salah satu isu strategis yang dimasukkan dalam RPJPD Kaltara periode 2025-2045.
RADAR KALTARA BERPROSES: Tata kelola perbatasan menjadi salah satu isu strategis yang dimasukkan dalam RPJPD Kaltara periode 2025-2045.

TANJUNG SELOR - Sesuai ketentuan yang berlaku, perencanaan pembangunan nasional maupun daerah disusun dengan beberapa model rancangan, mulai dari yang setiap tahun, lima tahun sekali, hingga 20 tahun sekali.

Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara (Kaltara), Bertius mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara saat ini tengah proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode tahun 2025-2045.

Advertisement

“Proses penetapan Raperda RPJPD menjadi Perda (Peraturan Daerah) tentu ada tahapan-tahapannya. Untuk RPJPD kita saat ini sudah pada tahapan akhir,” ujar Bertius kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi kemarin (13/8).

Disebutkannya, saat ini Pemprov Kaltara tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Advertisement

Setelah hasil evaluasi itu diserahkan dari Kemendagri ke Pemprov Kaltara, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

 “Setelah hasil evaluasi itu kita terima, maka kita akan lanjut ke tahap penetapan bersama. Jadi, sampai saat ini hasil evaluasi itu belum kita terima,” jelasnya.

 Sesungguhnya, pelaksanaannya itu sudah dilakukan pada 23 Juli 2024 lalu. Akan tetapi, sesuai dengan regulasi, memang ada waktu 15 hari bagi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri untuk menyampaikan hasil evaluasi itu.

“Sementara ini belum ada. Kita masih menunggu. Harusnya hari ini (kemarin). Semoga ada berita baik, sehingga bisa segera ditetapkan,” sebutnya.

Secara umum, sesungguhnya substansi dari RPJPD tersebut sudah sifatnya final, karena dokumen ini juga sudah melalui tahapan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Hanya saja, kemungkinan secara umum ada beberapa hal yang menjadi pencermatan oleh pemerintah pusat yang dinilai perlu dilakukan penyesuaian di daerah. Inilah yang hingga sekarang masih ditunggu oleh pihaknya.

“Tapi secara substansi, kami melihat dari hasil evaluasi di 23 Juli yang lalu, tidak ada hal prinsip yang mengubah substansi yang ada,” sebutnya.

Untuk diketahui, ada 11 isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan pada RPJPD Kaltara tahun 2025-2045, di antaranya akselerasi hilirisasi industri hasil sumber daya alam, transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi terbarukan, serta tata kelola perbatasan dan penguatan tata kelola yang kolaboratif berbasis digital. (iwk/har) 

Advertisement

Artikel Terkait

Tana Tidung Terbaik I Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Raih Hadiah Rp2 Miliar

Tana Tidung Terbaik I Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Raih Hadiah Rp2 Miliar

Kabupaten Tana Tidung kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan.

Perkuat Kelembagaan Daerah, Bupati Tana Tidung Koordinasi dengan Kemendagri

Perkuat Kelembagaan Daerah, Bupati Tana Tidung Koordinasi dengan Kemendagri

Bupati Kabupaten Tana Tidung Ibrahim Ali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Ne

Dari Sentra Produksi hingga Wilayah Perbatasan, Kaltara Perkuat Ketahanan Pangan

Dari Sentra Produksi hingga Wilayah Perbatasan, Kaltara Perkuat Ketahanan Pangan

Kaltara perkuat ketahanan pangan hingga wilayah perbatasan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer