Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RPJPD Kaltara Harus Representasi Kepentingan Masyarakat

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IWAN K/RADAR KALTARA DOKUMEN: Rapat persetujuan Raperda RPJPD Kaltara periode 2025-2045 di gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (16/7).
IWAN K/RADAR KALTARA DOKUMEN: Rapat persetujuan Raperda RPJPD Kaltara periode 2025-2045 di gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (16/7).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltara periode 2025-2045.


Advertisement

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah untuk 20 tahun ke depan. Pada prosesnya, secara mendalam apa yang tertuang dalam dokumen itu sudah dikritisi oleh sejumlah fraksi yang ada di DPRD Kaltara.

“Kita berharap bahwa dokumen (RPJPD) yang disusun ini benar-benar merupakan representasi dari kepentingan masyarakat,” ujar Albertus kepada Radar Kaltara saat ditemui usai persetujuan Raperda RPJPD Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (16/7).

Sehingga ke depannya, antara program yang sudah ditetapkan dalam RPJPR itu dapat betul-betul bisa memenuhi atau mengakomodir apa yang diharapkan masyarakat provinsi ke-34 Indonesia ini pada khususnya.

Advertisement

“Artinya ini nanti bisa konek lah. Jadi ke depan rencana 20 tahunan ini nanti akan diterjemahkan lagi ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dalam satu periode RPJPD ini ada empat periode,” jelasnya.

Tak hanya sampai di situ, lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, RPJMD atau rencana lima tahunan ini juga masih akan dikerucutkan lagi dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan.

Harapannya, program 20 tahunan itu, baik yang di bidang infrastruktur, serta program atau urusan wajib dan mendasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, itu mampu diatasi atau diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

Advertisement

“Karena itu merupakan tanggung jawab atau urusan wajib pemerintah. Ini yang kita terus coba angka, di mana urusan wajib itu memiliki skala prioritas agar apa yang menjadi target kita 20 tahun ke depan ini dapat dicapai dengan baik,” tuturnya.

Hal yang tak kalah pentingnya, apa yang sudah dituangkan untuk dilaksanakan dalam RPJPD ini, jangan sampai bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintah pusat.

Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengucapkan terima kasih atas rekomendasi atau catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, karena tentu apa yang menjadi catatan itu sifatnya untuk perbaikan dan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat umum.

“Ini akan dibahas lagi pada tahapan selanjutnya, yaitu dalam pembahasan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk dalam RKPD yang berkaitan dengan penyusunan kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” tuturnya.

Pastinya, ini baru RPJPD atau perencanaan 20 tahunan. Tentu ke depan ini akan dirincikan dalam bentuk kegiatan di RPJMD atau perencanaan lima tahunan serta RKPD rencana tiap tahun masing-masing perangkat daerah. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer