Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Percepatan Pembangunan Lapas

R
Penulis: Radar Tarakan❯
DIPINDAHKAN : Narapidana yang sudah inkrah dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Nunukan. Itu karena belum adanya Lapas di Bulungan
DIPINDAHKAN : Narapidana yang sudah inkrah dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Nunukan. Itu karena belum adanya Lapas di Bulungan

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan berkomitmen untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Bumi Tenguyun. Hal itu dibuktikan dengan dihibahkannya lahan untuk pembangunan Lapas.


Advertisement

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, Pemda Bulungan sudah menyiapkan lahan seluar 15 hektare (ha) untuk pembangunan Lapas. Untuk itu, Pemda Bulungan mendorong percepatan.

“Komunikasi dan langkah percepatan akan terus kita lakukan agar pembentukan Lapas bisa segara terealisasi,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara.

Pemda Bulungan, sambung Syarwani, berkomitmen untuk pembantukan Lapas. Hal itu dibuktikan dengan dihibahkannya lahan yang berlokasi di jalan poros menuju  Brigif 24/Bulungan Cakti.

Advertisement

“Status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun telah disetujui untuk dilepas dan berubah status APL (Areal Penggunaan Lain),” ungkapnya.

Bahkan, sebelum ia menjabat sebagai bupati pun lahan itu telah dihibahkan ke Pemda Bulungan. Jikapun lahan itu dinilai terlalu sangat curam. Menurutnya, hal itu masalah teknis dari Kemenkumham untuk pembangunan tempat warga binaan pemasyarakatan (WBP)  tersebut.

“Itukan teknis dari mereka (Kemenkumham). Pemda Bulungan tidak mengetahui  prototype Lapas. Yang pasti, Pemda Bulungan sudah menyiapkan lahan untuk pembentukan Lapas,” bebernya.

Advertisement

Selain lahan, Pemda Bulungan juga telah menyiapkan bangunan di area Pasar Induk, Tanjung Selor sebagai kantor sementara Kanwil Kemenkumham Kaltara.

“Bangunan yang sebelumnya digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara dipinjampakaikan untuk kantor sementara Kanwil Kemenkumham Kaltara,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Ida Asep Somara mengatakan, Pemda Bulungan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas. Namun, perlu disurvei ulang untuk memastikan apakah memungkinkan dibangun di lokasi tersebut atau tidak.

“Sebelumnya tim sudah melakukan survei lahan untuk pembangunan Lapas,” kata Asep.

Hasilnya, diketahui lokasi pembangunan Lapas itu cukup curam. Sehingga, perlu dilakukan penimbunan. “Treatment (perlakuan) lahan cukup mahal,” ungkapnya.

Kendati demikian, Kemenkumham memastikan akan segara menindaklanjuti rencana pembangunan Lapas. Sehingga, bisa menampung narapidana asal Bulungan.

“Kalau ada lahan yang memadai. Kita akan segera bangun,” bebernya.

Jikapun tidak memungkinkan di lokasi yang ada saat ini, maka dipindakan ke lahan yang memadai. “Sebetulnya, kalau lahan sudah memadai. Anggaran untuk pembangunan bisa dialokasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bulungan, Muhammad Faizal mengatakan, saat ini belum ada Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lapas di bawah Kemenkumham yang dibangun di Bulungan.

“Sekarang ini memang sudah ada rutan. Tetapi, itu di bawah Polresta Bulungan. Bukan Kemenkumham,” ungkapnya.

Karena itu, Kejari Bulungan terus mendorong untuk percepatan pembentukan rutan atau lapas. Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi. Ada rutan atau lapas yang dibangun. Apalagi, sidang tindak pidana korupsi (tipikor) akan diselenggarakan.

“Informasinya, tahun ini ada pembangunan. Tetapi, kita belum tahu apakah pembangunan lapas atau rutan,” bebernya.

Dijelaskan, dengan belum adanya rutan maupun lapas, Kejari Bulungan terpaksa mengirim narapidana yang sudah inkrah (memiliki hukum tetap) ke Lapas Tarakan atau Nunukan.

“Sampai sekarang ini kita masih mengirim narapidana yang sudah inkrah ke lapas. Sekarang kalau tidak kita pindahkan mau ditempatkan di mana?. Karena kita belum memiliki rutan maupun lapas yang berada di bawah pengawasan Kemenkumham,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Kejari Bulungan mendorong percepatan untuk pembangunan lapas maupun rutan di daerah. Sehingga, proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

“Tetapi, semua itu tergantung dari pemerintah pusat, karena mereka yang memiliki anggaran untuk pembangunannya,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer