Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Intervensi Wilayah Perbatasan melalui SOA

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

ISTIMEWA AKSES: Penanganan wilayah perbatasan terus menjadi atensi pemerintah untuk disikapi.
ISTIMEWA AKSES: Penanganan wilayah perbatasan terus menjadi atensi pemerintah untuk disikapi.

TANJUNG SELOR - Belum optimalnya pembangunan akses darat dari pusat perkotaan ke wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih menjadi persoalan yang menuai atensi dari pemerintah.


Advertisement

Tak terkecuali di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau. Sejauh ini berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk menangani persoalan konektifitas wilayah perbatasan ini.

Wakil Bupati (Wabup) Malinau, Jakaria mengatakan, untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, seperti di Sungai Boh itu akses yang ada dari ibu kota kabupaten itu hanya bisa dilalui menggunakan transportasi udara. Untuk jalan darat, itu hanya bisa lewat Long Bagun dengan kondisi yang ada saat ini dalam keadaan rusak parah.

“Itu sepanjang 147 kilometer merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian ada akses masuknya itu kewenangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),” ujar Jakaria kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Advertisement

Menurutnya, hal ini juga menjadi kendala bagi Kabupaten Malinau untuk bisa mengakses ke wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Sungai Boh. Beberapa ali negosiasi dengan pemerintah pusat, ini selalu terbentur dengan status kawasan atau penguasa izin di daerah tersebut, yakni PT Sumalindo yang posisinya ada di Kaltim.

Untuk menyikapi persoalan itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau untuk mengintervensi persoalan di wilayah perbatasan itu, salah satunya dengan menjalankan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA), baik itu untuk barang maupun untuk orang.

“Nah, ini intervensi dari kita terhadap daerah perbatasan. Namun, karena keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita, sehingga subsidi ini tidak bisa kita maksimalkan melalui APBD kita,” tuturnya.

Advertisement

Namun, ia mengaku untuk besaran anggaran untuk SOA itu sementara ini belum dapat dipastikan olehnya. Pastinya itu jumlahnya miliaran rupiah untuk di tahun 2024 ini. Ini terbilang lumayan besar karena seperti SOA barang ini hitungannya per kilogram.

“Ini anggarannya cukup besar karena masyarakat kita kan juga banyak di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Sementara untuk menyambungkan daerah perbatasan ini melalui jalur darat melewati kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, yang mana tidak ada kewenangan daerah di darah itu, melainkan hanya kewenangan pusat. (iwk/har)

 

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer