Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jabatan Kades Diperpanjang

R
Penulis: Radar Tarakan❯
PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA PENANAMAN PERDANA: Bupati Bulungan, Syarwani melakukan penanaman kakao perdana.
PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA PENANAMAN PERDANA: Bupati Bulungan, Syarwani melakukan penanaman kakao perdana.

TANJUNG SELOR - Masa jabatan 64 kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) se-Bulungan resmi diperpanjang. Bupati Bulungan menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan itu di Ruang Tenguyun Kantor Bupati Bulungan, pada Kamis (4/7).


Advertisement

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tanggal 6 Juni 2024, masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) diperpanjang dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun.

“Saya atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah daerah, mengucapkan selamat kepada kepala desa dan ketua serta anggota BPD se-Kabupaten Bulungan yang hari ini (kemarin, Red) menerima SK perpanjangan masa jabatan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Kamis (4/7).

Perpanjangan masa jabatan ini merupakan anugerah sekaligus amanah. Jadikan ini untuk menuntaskan visi dan misi sebagai kades. Namun, ia juga ingin mengingatkan bahwa tugas kedepan bukan hanya mengurusi pembangunan, tetapi juga untuk memajukan daerah dan mensejahterakan warga. Oleh karena itu, diharapkan mampu memegang amanah yang diberikan dan berkomitmen mendukung visi dan misi Bulungan.

Advertisement

“Melalui momen ini, saya menyampaikan beberapa pesan kepada saudara sekalian, para kepala desa serta badan permusyawaratan desa,” ungkapnya.
Pertama, perpanjangan masa jabatan kedes ini bertujuan agar pembangunan di desa lebih maksimal sehingga semangat saudara bekerja dalam pengabdian pelayanan masyarakat juga harus semakin meningkat.

“Kedua, gunakan anggaran desa sebaik-baiknya secara efektif dan transparan serta objektif,” bebernya.

Untuk itu, hindari korupsi ketika mengalami keraguan mengerjakan administrasi segera konsultasi ke tingkat atas.ketiga, mari bangun komunikasi harmonis dengan BPD sebagai mitra kerja dengan membentuk ruang komunikasi.

Advertisement

“Libatkan juga peran masyarakat agar akuntabel dalam pengawasan desa dengan BPD dan lembaga desa lainnya. Keikutsertaan masyarakat adalah iklim demokratis yang mendukung meningkatnya kesejahteraan serta keadilan masyarakat desa. Keempat, sukseskan tahapan Pilkada Bulungan 2024,” pungkasnya. (jai/lim)

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer