Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Tetapkan 313 TPS di Bulungan

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IST Mistang, Anggota KPU Bulungan
IST Mistang, Anggota KPU Bulungan

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan menetapkan ada 313 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bulungan tahun 2024.


Advertisement

Anggota KPU Bulungan, Mistang mengatakan, 313 TPS itu tersebar di 10 kecamatan yang ada di Bulungan. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan jumlah TPS saat Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Bulungan yang tercatat ada 484 TPS.

“Sudah kita tetapkan, 313 TPS jumlahnya. Kalaupun setelah coklit (pencocokan dan penelitian) ada penambahan jumlah pemilih, maka kita akan menyesuaikan,” ujar Mistang kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).

Disinggung soal potensi bertambahnya jumlah TPS, Mistang mengaku itu bisa saja terjadi jika hasil dari coklit di satu TPS yang sudah ditetapkan itu jumlah pemilihnya meningkat jadi lebih dari 600 pemilih. Karena, sesuai ketentuan yang ada, jumlah pemilih di satu TPS untuk Pilkada tahun 2024 ini maksimal 600 pemilih.

Advertisement

“Potensi (bertambahnya jumlah TPS) ada. Karena ada pemilih dalam 1 TPS yang ditetapkan untuk dilakukan coklit itu menghampiri 600 pemilih,” tuturnya.

Jika jumlah pemilih di satu TPS melebihi 600 orang pasca dilakukan coklit dan kebetulan jaraknya jauh dengan TPS yang lain, maka itu akan dipecah jadi 2 TPS.

“Tapi jika berdekatan, maka berpotensi dapat disebar pemilihnya, atau misalnya jumlah pemilih dalam TPS terdekat juga menghampiri 600, maka dapat dibentuk TPS baru,” jelasnya.

Advertisement

Adapun berkurangnya jumlah TPS antara Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024 karena pada Pemilu 2024 itu jumlah maksimal pemilih di satu TPS dibatasi 300 pemilih. Sedangkan untuk Pilkada itu maksimal 600 pemilih.

Sebelumnya, Mistang menyebutkan jika hasil coklit menunjukkan jumlah pemilih di satu TPS mencapai 601 atau 602 pemilih, itu artinya ada potensi dilakukan penambahan TPS atau pergeseran pemilih ke TPS terdekat karena sudah melebihi jumlah maksimal.

Dalam penetapan jumlah pemilih di tiap TPS itu tentu tidak diambil jumlah maksimal suatu TPS, yakni 600 pemilih. Tapi akan ditetapkan di bawah dari itu supaya jika ada penambahan saat dilakukan coklit, itu tidak sampai melebihi jumlah maksimal.

“Karena rawan sekali kalau terlalu mendekati jumlah maksimal. Kita gambarkan dalam pencermatan itu gambarannya tidak ada kenaikan atau tambahan jumlah TPS. Makanya jumlah pemilih dalam satu TPS itu kita sedikit longgarkan,” sebutnya.

Oleh karena itu, ketika ada penambahan pemilih di TPS pada proses coklit dengan jumlah yang tidak begitu signifikan, otomatis jumlah pemilihnya tidak sampai 600 pemilih dalam satu TPS. Jadi tidak perlu ada penambahan TPS. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer