Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Amankan Aset, BPN Serahkan Sertifikat Tanah

R
Penulis: Radar Tarakan❯
HAK ATAS TANAH: Sebanyak 90 sertifikat tanah milik  Pemda Bulungan diserahkan.
HAK ATAS TANAH: Sebanyak 90 sertifikat tanah milik  Pemda Bulungan diserahkan.

TANJUNG SELOR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan menyerahkan 90 sertifikat tanah milik Pemda Bulungan. Bukti kepemilikan atas tanah itu diserahkan langsung oleh Kepala BPN Bulungan, Lena Purnama Sari kepada Bupati Bulungan, Syarwani di Aula Rumjab Bupati Bulungan, Jumat (14/6).


Advertisement

Kepada Radar Kaltara, Syarwani mengatakan, sertifikat yang diterima ini merupakan wujud dan komitmen Pemda Bulungan dalam mengamankan aset pemerintah.

"Sertifikat tanah ini merupakan bukti kepemilikan yang sah di mata hukum serta menjadi salah satu bentuk pengamanan aset pemerintah," kata Syarwani.

Dikatakan, pengamanan aset pemerintah sangat penting karena sertifikat tersebut bisa digunakan sebagai bukti hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat tanah, maka kepemilikan tanah di wilayah Bulungan akan menjadi lebih terjamin dan aman.

Advertisement

"Sertifikat tanah juga sangat penting bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah Bulungan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPN Bulungan, Lena Purnama Sari menambahkan, sertifikat tanah Pemda Bulungan yang diserahkan tersebat di dua wilayah kelurahan. Tanjung Selor Hulu dan Tanjung Selor Hilir.

"Jadi, 90 sertifikat tanah aset Pemda Bulungan ini tersebar di dua wilayah kelurahan," bebernya.

Advertisement

Meski sudah ada penyerahan sertifikat tanah milik Pemda Bulungan, BPN Bulungan menyatakan bahwa masih ada beberapa aset tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.

"Tetapi, saya belum tahu jumlah secara keseluruhan. Yang jelas masih ada aset tanah Pemda Bulungan yang belum bersertifikat," ujarnya.

Karena itu, BPN Bulungan mendorong Pemda Bulungan untuk segera mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah aset pemerintah.

"Kita terus mendorong pemerintah untuk segara mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat," ungkapnya.

Setiap tahun, sambung Lena, melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemda Bulungan mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat.

"Tahun ini ada pengajuan. Tetapi, jumlahnya saya tidak tahu secara pasti, karena sampai sekarang ini program PTSL masih berjalan," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemda Bulungan diminta untuk segera memproses penerbitan sertifikat tanah aset pemerintah yang belum bersertifikat agar dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai aset yang dimiliki.

"Dengan memiliki sertifikat tanah yang valid dan sah, maka masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam memiliki lahan atau tanah miliknya. Dengan demikian, diharapkan sertifikat tanah menjadi hal yang wajib dimiliki sebagai bentuk kepastian hukum atas kepemilikan," pungkasnya. (jai/har)

 

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer