Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kaltara Akan Bentuk Pansus

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IWAN K/RADAR KALTARA Foto: Andi Hamzah – Wakil Ketua I DPRD Kaltara
IWAN K/RADAR KALTARA Foto: Andi Hamzah – Wakil Ketua I DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk ikut mengawal tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltara 2023.


Advertisement

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah mengatakan, sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI tersebut, tentu pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dari internal DPRD Kaltara.

“Dari DPRD itu setiap tahun setelah penyerahan LHP BPK RI atas LKPD pemerintah daerah, pasti melakukan tindak lanjut dengan membentuk Pansus untuk mengawal rekomendasi tersebut,” ujar Andi Hamzah kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi di Tanjung Selor, Selasa (4/6).

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP BPK RI itu diterima, tindak lanjut dari perangkat daerah terkait atas rekomendasi BPK tersebut sudah harus selesai.

Advertisement

“Tapi, biasanya DPRD bekerja cepat bersama dengan OPD (organisasi perangkat daerah) yang mendapat rekomendasi dari BPK RI tersebut. Insha Allah secepatnya (rekomendasi) ini akan diselesaikan,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Andi Hamzah, catatan dari BPK RI ini tidak terlalu spesifik. Dalam hal ini, tiap-tiap OPD itu hanya ada ditemukan persoalan dalam administrasi, sehingga itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara administrasi.

Selain itu, ada juga dari OPD_OPD teknis yang melaksanakan beberapa kegiatan fisik di lapangan, itu juga masih ada terdapat beberapa persoalan seperti adanya denda yang harus diselesaikan dan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Advertisement

“Tentunya ini konek dengan monev (monitoring dan evaluasi) anggota DPRD, ketika turun ke lapangan ada ditemukan pekerjaan yang kurang rapi, pekerjaan yang kurang volume, itu akan kita ingatkan untuk disikapi. Itu saja,” sebutnya.

Tentunya, terhadap sejumlah persoalan yang terjadi itu akan menjadi tugas dari Pansus nantinya untuk melakukan tindak lanjut ke masing-masing OPD terkait agar dapat segera diselesaikan bersama.

“Intinya itu LHP BPK RI atas LKPD pemerintah daerah ini setiap tahun akan selalu ada dan berjalan. Alhamdulillah, untuk di kita, OPD terkait juga tanggap dalam menyikapi rekomendasi tersebut,” pungkasnya. (iwk/har)

 

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer