
TANJUNG SELOR – Masyarakat Nelayan Peduli Pesisir ‘bersuara’ dengan menyampaikan sejumlah aspirasi atau tuntutan atas keberadaan mega proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Sejumlah tuntutan itu mulai dari harus ada jalur yang disepakati bersama pihak investor dengan nelayan, dimana jalur itu tidak mengganggu aktifitas nelayan, kemudian pihak perusahaan tidak membuang limbah industri di laut, serta dampak lingkungan dari pembangunan PLTU wajib disosialisasikan kepada masyarakat.
Adanya pembangunan KIHI yang dengan wacana kesejahteraan untuk Indonesia menjadi angin segar. Namun hari ini seperti hanya sebatas ilusi. Keadaan tidak berbanding lurus dengan realita, terutama untuk di Desa Mangkupadi.
Pembangunan PLTU merupakan awal dari projek yang berdalih hijau tersebut, berbagai isu ketimpangan keadilan bagi masyarakat bermunculan, penyerobotan lahan warga yang tidak mau diganti rugi, hingga peluang tenaga kerja.
Awal pembangunan, wilayah tangkap nelayan mulai dibatasi perusahaan, padahal beberapa area yang dibatasi merupakan wilayah tangkap dimana ikan bermain. Jika hal ini dilanjutkan, kesejahteraan mana yang dimaksud, karena sumber kehidupan nelayan dibatasi.
Sejauh ini masyarakat belum begitu paham mengenai perusahaan industri tersebut, sebab investor belum pernah melakukan sosialisasi terkait Amdal pembuangan KIHI secara menyeluruh terkait masyarakat yang mau diapakan dan dikemanakan.
Oleh karena itu, 4 kelompok nelayan di Mangkupadi merasa resah akan menurunnya hasil tangkap, tidak ada solusi alternatif hingga hari ini. Misal agenda peningkatan kapasitas peningkatan ekonomi nelayan bukan dari hasil laut. Termasuk melibatkan mereka untuk bisa bekerja di KIHI di sela waktu luang sebagai nelayan.
Salah satu ketua kelompok nelayan di Mangkupadi, Jamaludin menegaskan, kelompok TKBM di Mangkupadi tidak pernah dilibatkan oleh KIHI. Dalam proses pembangunan, pihaknya tidak ikut merasakan perubahan positif dalam hal kesejahteraan pada kegiatan KIHI selain cerita-cerita dirugikan.
Hal inilah yang menjadi dasar bagi sejumlah kelompok di Mangkupadi melakukan aksi dengan berbagai tuntutan itu. Pada aksi itu, massa sekitar 50 orang melakukan orasi sambil menenteng tulisan sebagai bentuk kegelisahan terhadap keberadaan KIHI.
Jumar salah satu nelayan menambahkan dengan menyampaikan permintaan agar masalah nelayan benar-benar segera diselesaikan. Ada beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan, di antaranya masalah jalur kapal tongkang yang tidak jelas sehingga menabrak bagan masyarakat, lampu kapal yang mempengaruhi hasil tangkap nelayan dan masalah perusahaan yang membuang limbah di sekitar bagan.
“Bagan saya pernah ditabrak sama kapal tongkang hingga roboh, belum lagi masalah lampu kapal yang lebih terang daripada lampu bagan sehingga ikan semua berkumpul di dekat kapal,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (29/5).
Ia mengaku setiap hari pihaknya juga melihat langsung kapal-kapal membuang limbahnya di sekitar bagan. Pihaknya di di rumah tidur tidak turun melaut karena khawatir bagan yang ada ditabrak dan tidak ada yang bertanggungjawab.
Terkait itu, ia juga pernah menyampaikan ke dinas terkait, tapi tidak ada penyelesaian juga. Oleh karena itu, para peserta aksi menegaskan, jika tidak ada penyelesaian, aksi serupa akan dilakukan ulang, bahkan bisa lebih besar.
Sementara itu, Kapolsek Tanjung Palas Timur, H. Firman Arifai yang hadir saat aksi itu sempat memediasi para demonstran yang tergabung dari beberapa kelompok nelayan tersebut.
“Kami siap memfasilitasi penyelesaian persoalan ini,” kata Firman. (iwk/har)



